jdih@kehutanan.go.id +62 21 5701117
 







PRODUK HUKUM
 

Urutkan dari: Terbaru   Terlama

Hasil Pencarian

NOMOR TANGGAL PENETAPAN TENTANG STATUS  
PERMENHUT. 19/2025 30-09-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 20/2025 28-10-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasa  berlaku
PERMENHUT. 21/2025 03-11-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 23/2025 03-11-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 24/2025 06-11-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjaminan Legalitas Produk Hasil Hutan Impor  berlaku
PERMENHUT. 25/2025 24-11-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Satu Data Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 26/2025 10-12-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 27/2025 11-12-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru  berlaku
PERMENHUT. 28/2025 22-12-2025 Peraturan Menteri Kehutanan tentang Besaran Nilai A, Nilai B1, Nilai B2, dan Nilai B3 pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan atas Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada Kawasan  berlaku
UU. 20/2025 17-12-2025 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  berlaku