Dasar Hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT-II/2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kehutanan
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

Tujuan :

• Tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat;
• Terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu pada unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan;
• Peningkatan kualitas pmbangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab; dan
• Tercapainya pengembangan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan, serta antar sesama unit penunjang dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.

Visi :

Menjadi penyedia informasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan bidang lain yang terkait dengan bidang kehutanan, yang lengkap dan akurat

Misi :

1. Mengoptimalkan pengolahan dan penyajian dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan informasi hukum di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan bidang lain yang terkait dengan bidang kehutanan, yang terpadu dan terpusat untuk dikelola dan dimanfaatkan bersama.
2. Meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan akses kepada pimpinan Kementerian Kehutanan pada khususnya dan publik pada umumnya untuk mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan bidang lain yang terkait dengan bidang kehutanan dalam rangka mendukung terwujudnya e-Goverment;
3. Memperluas dan mengefektifkan jaringan kerja dengan Pusat JDIH Nasional dan antar anggota JDIH Nasional, dalam rangka meningkatkan kinerja JDIH di bidang kehutanan.