Bimbingan teknis penggunaan aplikasi kepegawaian berbasis website dan layanan lainnya secara terintegrasi diselenggarakan secara hybrid pada tanggal 12 Maret dan 6 Mei 2026, diikuti para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analis Hukum dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Biro Hukum dengan narasumber dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Tujuan kegiatan bimbingan teknis adalah untuk meningkatkan pemahaman ASN mengenai penggunaan aplikasi berbasis website dan untuk peremajaan data mandiri, kenaikan pangkat, dan layanan kepegawaian lainnya.

Materi bimbingan teknis meliputi :

1. tata cara dan mekanisme Penghitungan Angka Kredit (PAK);
2. tata cara dan mekanisme input PAK ke https://kinerja.bkn.go.id.;
3. tata cara dan mekanisme input Document Management System (DMS) di https://myasn.bkn.go.id/;
4. sosialisasi platform https://asndigital.bkn.go.id/ dengan menekankan validitas data, keamanan akun, dan pemanfaatannya untuk kenaikan pangkat, dan layanan kepegawaian lainnya secara terintegrasi.

Sedangkan untuk kegiatan penilaian mandiri IRH meliputi beberapa tahapan, salah satu tahapan yang harus dilakukan adalah pengunggahan data dukung pada aplikasi IRH. Dalam rangka kelancaran pengunggahan data dukung pada aplikasi IRH, pada tanggal 12 April 2026 Biro Hukum mengundang Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum untuk memberikan asistensi atau pendampingan kepada tim kerja IRH Kementerian Kehutanan dalam mengunggah data dukung IRH. Asistensi ini dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pengunggahan data dukung tersebut dalam aplikasi IRH.

Selanjutnya setelah melakukan pengunggahan data dukung oleh tim kerja IRH, dilakukan penilaian mandiri oleh tim asesor IRH Kementerian Kehutanan.

Diharapkan Kementerian Kehutanan dapat meningkatkan nilai IRH tahun 2026 atau paling tidak mempertahankan predikat AA (istimewa) seperti tahun sebelumnya, IRH merupakan salah satu variabel penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General.

Biro Hukum