Dalam rapat tersebut Inspektorat Jenderal memberikan saran dan masukan terkait pengintegrasian laman JDIH Kementerian Kehutanan dengan seluruh eselon I lingkup Kementerian Kehutanan dan status dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT-II/2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kehutanan.

Pada kesempatan tersebut Biro Hukum menyampaikan beberapa hal terkait hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH tahun 2025. Pada penilaian kinerja pengelolaan JDIH tahun 2025, Kementerian Kehutanan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu memperoleh nilai 94.

Sesuai arahan dari BPHN, beberapa menu dalam laman JDIH Kementerian Kehutanan perlu diperbaiki agar sesuai dengan standar penilaian, antara lain menu pembentukan peraturan perundang-undangan dan statistik peraturan perundang-undangan, penerjemahan, serta pembuatan aplikasi JDIH mobile.

Untuk tahun 2026, Tim JDIH Kementerian Kehutanan akan melakukan pembenahan atas laman JDIH Kementerian Kehutanan antara lain melakukan penataan menu yang selama ini sudah tersedia. Untuk penerjemahan Peraturan Menteri Kehutanan Biro Hukum akan mengajukan permohonan penerjemahan Peraturan Menteri Kehutanan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum. Sedangkan untuk pembuatan aplikasi JDIH mobile, Biro Hukum akan berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi untuk mempublikasikan aplikasi JDIH mobile dalam waktu dekat.

Diharapkan dengan adanya beberapa perbaikan pada laman JDIH Kementerian Kehutanan dan beroperasinya JDIH mobile, dapat meningkatkan pelayanan kepada publik dalam memberikan pelayanan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.

Biro Hukum