jdih@kehutanan.go.id +62 21 5701117
 







PRODUK HUKUM
 

Urutkan dari: Terbaru   Terlama

Hasil Pencarian

NOMOR TANGGAL PENETAPAN TENTANG STATUS  
PERMENHUT. 10/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 11/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 12/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (Rtk RHL-DAS)   tidak berlaku
PERMENHUT. 13/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2012 tentang Pelayanan Informasi Perizinan di Bidang Kehutanan secara Online  berlaku
PERMENHUT. 14/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2012   tidak berlaku
PERMENHUT. 15/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi  berlaku
PERMENHUT. 16/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2012 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012   tidak berlaku
PERMENHUT. 17/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat  berlaku
PERMENHUT. 18/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2012 tentang Tata Cara Penilaian Ganti Rugi Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 19/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat  berlaku