jdih@kehutanan.go.id +62 21 5701117
 








PRODUK HUKUM
 

Urutkan dari: Terbaru   Terlama

Hasil Pencarian

NOMOR TANGGAL PENETAPAN TENTANG STATUS  
UU. 5/1967 24-05-1967 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan   tidak berlaku
PP. 33/1970 31-08-1970 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan   tidak berlaku
UU. 5/1990 10-08-1990 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  berlaku
PP. 13/1994 1994 PERBURUAN SATWA BURU  berlaku
PP. 18/1994 1994 PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM  berlaku
PP. 68/1998 1998 KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM  berlaku
UU. 41/1999 1999 KEHUTANAN  berlaku
PP. 7/1999 1999 PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA  berlaku
PP. 8/1999 1999 PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR  berlaku
PP. 6/1999 27-01-1999 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PP. 4/2001 05-02-2001 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan  berlaku
PP. 35/2002 2002 DANA REBOISASI  berlaku
PP. 63/2002 2002 HUTAN KOTA  berlaku
PP. 34/2002 08-06-2002 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan   tidak berlaku
UU. 19/2004 2004 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG  berlaku
PP. 44/2004 2004 PERENCANAAN HUTAN  berlaku
PP. 45/2004 2004 PERLINDUNGAN HUTAN  berlaku
UU. 16/2006 2006 SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN  berlaku
PERMEN LH. 2/2006 2006 BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN  berlaku
PERMEN LH. 3/2006 2006 PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU  berlaku
PERMEN LH. 4/2006 2006 BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH  berlaku
PERMEN LH. 5/2006 2006 AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR LAMA   tidak berlaku
PERMEN LH. 6/2006 2006 PEDOMAN UMUM STANDARISASI KOMPETENSI PERSONIL LEMBAGA JASA LINGKUNGAN  berlaku
PERMEN LH. 7/2006 2006 TATA CARA PENGUKURAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA  berlaku
PERMEN LH. 8/2006 2006 PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  berlaku
PERMEN LH. 9/2006 2006 BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL  berlaku
PERMEN LH. 10/2006 2006 BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI VINYL CHLORIDE MONOMER DAN POLY VINYL CHLORIDE  berlaku
PERMEN LH. 11/2006 2006 JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  berlaku
PERMEN LH. 12/2006 2006 PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE LAUT   tidak berlaku
PERMEN LH. 14/2006 2006 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA  berlaku
UU. 1/2006 10-07-2006 Konsultasi Publik Naskah Akademik dan RUU tentang Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan  berlaku
PP. 6/2007 2007 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN  berlaku
PP. 58/2007 2007 DANA REBOISASI  berlaku
PERMEN LH. 1/2007 2007 PEDOMAN PENGKAJIAN TEKNIS UNTUK MENETAPKAN KELAS AIR  berlaku
PERMEN LH. 2/2007 2007 PEDOMAN TEKNIS DAN PERSYARATAN KOMPETENSI PELAKSANAAN RETROFIT DAN RECYCLE PADA SISTEM REFRIGERASI   tidak berlaku
PERMEN LH. 3/2007 2007 FASILITAS PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI PELABUHAN  berlaku
PERMEN LH. 4/2007 2007 BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI  berlaku
PERMEN LH. 5/2007 2007 BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN BUAH-BUAHAN DAN/ATAU SAYURAN  berlaku
PERMEN LH. 6/2007 2007 BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN  berlaku
PERMEN LH. 7/2007 2007 BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI KETEL UAP  berlaku
PERMEN LH. 8/2007 2007 BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI PETROKIMIA HULU  berlaku
PERMEN LH. 9/2007 2007 BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI RAYON  berlaku
PERMEN LH. 10/2007 2007 BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI PURIFIED TEREPHTHALIC ACID DAN POLY ETHYLENE TEREPHTALATE  berlaku
PERMEN LH. 12/2007 2007 DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  berlaku
PERMEN LH. 13/2007 2007 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI DENGAN CARA INJEKSI   tidak berlaku
PERMENHUT. 1/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.1/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional  berlaku
PERMENHUT. 2/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.2/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri  berlaku
PERMENHUT. 3/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.3/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman  berlaku
PERMENHUT. 4/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.4/Menhut-II/2008 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (Ipk)  berlaku
PERMENHUT. 5/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.5/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hut  berlaku
PERMENHUT. 6/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 7/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri  berlaku
PERMENHUT. 8/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.8/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Propinsi Ke  berlaku
PERMENHUT. 9/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani Hutan Untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat  berlaku
PERMENHUT. 10/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.10/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Lingkup Departemen Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 11/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.11/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pad  berlaku
PERMENHUT. 12/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.12/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usah Apemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan P  berlaku
PERMENHUT. 15/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.15/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departmen Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 16/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.16/Menhut-II/2008 tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Umkm) dan Koperasi yang Dapat Memperoleh Fasilitas Kredit/Pembiayaan dengan Penjaminan  berlaku
PERMENHUT. 17/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam ata  berlaku
PERMENHUT. 18/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Kehutanan Kupang  berlaku
PERMENHUT. 19/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.19/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2007 Tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Ta  berlaku
PERMENHUT. 20/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Semboja  berlaku
PERMENHUT. 23/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.23/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru  berlaku
PERMENHUT. 24/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.24/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan  berlaku
PERMENHUT. 25/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.25/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Kehutanan Solo  berlaku
PERMENHUT. 26/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.26/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Kehutanan Palembang  berlaku
PERMENHUT. 27/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.27/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Kehutanan Manado  berlaku
PERMENHUT. 28/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.28/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Bogor  berlaku
PERMENHUT. 29/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.29/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Kehutanan Mataram  berlaku
PERMENHUT. 30/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli  berlaku
PERMENHUT. 31/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Penelitian Dipterokarpa  berlaku
PERMENHUT. 32/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.32/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat Kuok  berlaku
PERMENHUT. 33/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.33/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Kehutana Manokwari  berlaku
PERMENHUT. 34/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.34/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Kehutanan Makasar  berlaku
PERMENHUT. 35/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 37/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.37/Menhut-II/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Lingkup Departemen Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 38/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.38/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2007 Tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Ko  berlaku
PERMENHUT. 39/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 41/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam   tidak berlaku
PERMENHUT. 42/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam Pada Hutan Produksi Yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasi  berlaku
PERMENHUT. 43/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 44/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 45/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.45/Menhut-II/2008 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 46/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.46/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi  berlaku
PERMENHUT. 47/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.47/Menhut-II/2008 tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu  berlaku
PERMENHUT. 48/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar  berlaku
PERMENHUT. 49/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa   tidak berlaku
PERMENHUT. 50/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 51/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.51/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-V/2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007  berlaku
PERMENHUT. 52/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMENHUT. 53/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.53/Menhut-II/2008 tentang Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Hpk)  berlaku
PERMENHUT. 54/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.54/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-Kl) Departemen Kehutanan Tahun 2009  berlaku
PERMENHUT. 55/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.55/Menhut-II/2008 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah  berlaku
PERMENHUT. 56/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 57/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018  berlaku
PERMENHUT. 58/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari   tidak berlaku
PERMENHUT. 59/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 60/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.60/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Dalam Kawasan Hutan Eks Perkebunan Kpks Bukit Harapan dan Pt. Torganda Serta Koperasi Parsub dan Pt. Torus Ganda di Kawasan Hutan Reg   tidak berlaku
PERMENHUT. 61/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.61/Menhut-II/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan  berlaku
PERMENHUT. 62/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat   tidak berlaku
PERMENHUT. 63/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.63/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Gubernur Dalam Rangka Permohnan atau Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Iuphhk) Hutan Alam atau Hutan Tanaman   tidak berlaku
PERMENHUT. 64/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.64/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 65/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.65/Menhut-II/2008 tentang Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Olahan Ulin  berlaku
PERMENHUT. 66/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.66/Menhut-II/2008 tentang Kriteria dan Klafisikasi Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan  berlaku
PERMENHUT. 67/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.67/Menhut-II/2008 tentang Kriteria dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  berlaku
PERMENHUT. 68/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 69/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.69/Menhut-II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 70/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan  berlaku
PERMENHUT. 71/2008 2008 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-II/2008 Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan   tidak berlaku
PP. 3/2008 2008 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan  berlaku
PP. 76/2008 2008 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan  berlaku
UU. 18/2008 2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  berlaku
PERMEN LH. 2/2008 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun   tidak berlaku
PERMEN LH. 1/2008 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2008  berlaku
PERMEN LH. 3/2008 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun  berlaku
PERMEN LH. 4/2008 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 6/2008 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  berlaku
PERMEN LH. 7/2008 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2008 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 11/2008 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lin  berlaku
PERMEN LH. 12/2008 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut  berlaku
PERMEN LH. 13/2008 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kelapa  berlaku
PERMEN LH. 14/2008 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Daging  berlaku
PERMEN LH. 15/2008 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kedelai  berlaku
PERMEN LH. 16/2008 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik  berlaku
PERMEN LH. 17/2008 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik  berlaku
PERMEN LH. 18/2008 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Carbon Black  berlaku
PERMEN LH. 19/2008 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota  berlaku
PERMEN LH. 20/2008 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota  berlaku
PERMEN LH. 21/2008 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Termal  berlaku
PERMEN LH. 23/2008 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat  berlaku
UU. 39/2008 06-11-2008 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara  berlaku
PERMENHUT. 22/2008 05-06-2008 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/MENHUT-II/2008 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/KPTS-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 1/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 1/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 2/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 2/Menhut-II/2009 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 3/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 3/Menhut-II/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 4/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara   tidak berlaku
PERMENHUT. 5/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 5/Menhut-II/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah Tahun 2009  berlaku
PERMENHUT. 6/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 7/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 7/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu Untuk Kebutuhan Lokal   tidak berlaku
PERMENHUT. 8/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara   tidak berlaku
PERMENHUT. 9/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 9/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 10/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya   tidak berlaku
PERMENHUT. 11/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMENHUT. 12/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 13/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 13/Menhut-II/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi  berlaku
PERMENHUT. 14/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 14/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 62//Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Ra  berlaku
PERMENHUT. 15/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 15/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada H  berlaku
PERMENHUT. 16/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 16/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 17/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 17/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu   tidak berlaku
PERMENHUT. 18/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 18/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan  berlaku
PERMENHUT. 19/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 19/Menhut-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional  berlaku
PERMENHUT. 20/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 20/Menhut-II/2009 tentang Panduan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (One Man One Tree)  berlaku
PERMENHUT. 21/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan   tidak berlaku
PERMENHUT. 22/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 22/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan  berlaku
PERMENHUT. 23/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 23/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyerahan Kembali Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir   tidak berlaku
PERMENHUT. 24/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 24/Menhut-II/2009 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu   tidak berlaku
PERMENHUT. 25/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 25/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam (PKA)  berlaku
PERMENHUT. 26/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 26/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2007 tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat  berlaku
PERMENHUT. 27/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 27/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Lingkup Departemen Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 28/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah  berlaku
PERMENHUT. 29/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 29/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Huta   tidak berlaku
PERMENHUT. 30/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)  berlaku
PERMENHUT. 31/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru  berlaku
PERMENHUT. 32/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTKRHL-DAS)   tidak berlaku
PERMENHUT. 33/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 33/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMENHUT. 34/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 34/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu   tidak berlaku
PERMENHUT. 35/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 35/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Ulin Olahan (PROKALINO)   tidak berlaku
PERMENHUT. 36/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung   tidak berlaku
PERMENHUT. 37/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 37/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Kerjasama Operasi (KSO) Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman  berlaku
PERMENHUT. 38/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak   tidak berlaku
PERMENHUT. 39/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu  berlaku
PERMENHUT. 40/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 40/Menhut-II/2009 tentang Standar Operasi Prosedur Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 41/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 41/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang D  berlaku
PERMENHUT. 42/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu  berlaku
PERMENHUT. 43/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 43/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu  berlaku
PERMENHUT. 44/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 45/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 45/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara   tidak berlaku
PERMENHUT. 46/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMENHUT. 47/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 47/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan  berlaku
PERMENHUT. 48/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1:250.000  berlaku
PERMENHUT. 49/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 49/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara   tidak berlaku
PERMENHUT. 50/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 51/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 51/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam   tidak berlaku
PERMENHUT. 52/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 52/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional   tidak berlaku
PERMENHUT. 53/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 53/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Atau Izin Pemanfaatan Kayu   tidak berlaku
PERMENHUT. 54/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 54/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-V/2007 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007  berlaku
PERMENHUT. 55/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 55/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-V/2007 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Huta  berlaku
PERMENHUT. 56/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem   tidak berlaku
PERMENHUT. 57/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 57/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Verifikasi Klaim Kredit Macet Kredit Usaha Tani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS)  berlaku
PERMENHUT. 58/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu dan/Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman  berlaku
PERMENHUT. 59/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 59/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja (RENJA) Departemen Kehutanan Tahun 2010  berlaku
PERMENHUT. 60/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan  berlaku
PERMENHUT. 61/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 61/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2006 tentang Pelaksanaan Program Sekolah Riset (Research School) Bagi Peneliti Lingkup Badan Penelitia  berlaku
PERMENHUT. 62/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 62/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 64/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 64/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat  berlaku
PERMENHUT. 65/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu dan/Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman  berlaku
PERMENHUT. 67/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 67/Menhut-II/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  berlaku
PERMENHUT. 68/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 68/Menhut-II/2009 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran Di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 69/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 69/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU-PHP2H)   tidak berlaku
PERMENHUT. 70/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 70/Menhut-II/2009 tentang 8 (Delapan) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II  berlaku
PERMENHUT. 71/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota  berlaku
PERMENHUT. 72/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan   tidak berlaku
PP. 60/2009 2009 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan  berlaku
UU. 32/2009 2009 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 1/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Program Adipura  berlaku
PERMEN LH. 2/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata  berlaku
PERMEN LH. 3/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Manajer Pengendalian Pencemaran Air   tidak berlaku
PERMEN LH. 4/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru   tidak berlaku
PERMEN LH. 5/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan  berlaku
PERMEN LH. 6/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan   tidak berlaku
PERMEN LH. 7/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru   tidak berlaku
PERMEN LH. 8/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal  berlaku
PERMEN LH. 9/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Obat Tradisional/Jamu  berlaku
PERMEN LH. 10/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Industri Oleokimia Dasar  berlaku
PERMEN LH. 11/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi  berlaku
PERMEN LH. 12/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan  berlaku
PERMEN LH. 13/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi  berlaku
PERMEN LH. 18/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun   tidak berlaku
PERMEN LH. 19/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10A Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penyaluran Pembiayaan Bagi Kegiatan Debt For Nature Swap (Dns) Dengan Pemerinta  berlaku
PERMEN LH. 17/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang  berlaku
PERMEN LH. 20/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup yang Dapat Didekonsentrasikan  berlaku
PERMEN LH. 21/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Besi  berlaku
PERMEN LH. 22/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Registrasi Kompetensi Bidang Lingkungan  berlaku
PERMEN LH. 24/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 25/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah  berlaku
PERMEN LH. 26/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Di Bidang Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 27/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  berlaku
PERMEN LH. 28/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk  berlaku
PERMEN LH. 29/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah  berlaku
PERMEN LH. 30/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Bera  berlaku
PERMEN LH. 31/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, Dan Teknologi Berwawasan Lingkungan Di Daerah  berlaku
PERMEN LH. 32/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia Dan Standar Kompetensi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Daerah  berlaku
PERMEN LH. 33/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun   tidak berlaku
PERMEN LH. 34/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 34 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit  berlaku
PERMEN LH. 35/2009 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Halon  berlaku
PERMENHUT. 63/2009 2009 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 63/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMENHUT. 1/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.1/Menhut-II/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koor  berlaku
PERMENHUT. 2/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.2/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 3/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.3/Menhut-II/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2010   tidak berlaku
PERMENHUT. 4/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.4/Menhut-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 5/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 6/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)   tidak berlaku
PERMENHUT. 7/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7/Menhut-II/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2010 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah   tidak berlaku
PERMENHUT. 8/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.8/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014   tidak berlaku
PERMENHUT. 9/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor   tidak berlaku
PERMENHUT. 10/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.10/Menhut-II/2010 tentang Mekanisme dan Tata Cara Audit Kawasan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 11/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.11/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang d   tidak berlaku
PERMENHUT. 12/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.12/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi  berlaku
PERMENHUT. 13/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan   tidak berlaku
PERMENHUT. 14/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa   tidak berlaku
PERMENHUT. 15/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.15/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi  berlaku
PERMENHUT. 17/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru  berlaku
PERMENHUT. 18/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu  berlaku
PERMENHUT. 19/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru  berlaku
PERMENHUT. 20/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari   tidak berlaku
PERMENHUT. 21/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/Menhut-II/2010 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees)   tidak berlaku
PERMENHUT. 22/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Audit Kinerja Lingkup Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 23/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.23/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-V/2008 tentang Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 24/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.24/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat  berlaku
PERMENHUT. 25/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.25/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010  berlaku
PERMENHUT. 26/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.26/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan  berlaku
PERMENHUT. 27/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.27/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 28/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.28/Menhut-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan  berlaku
PERMENHUT. 29/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.29/Menhut-II/2010 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Sagu   tidak berlaku
PERMENHUT. 30/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor   tidak berlaku
PERMENHUT. 31/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II/2010 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Phpl) dan Verifikasi Legalitas Kayu Atas Pemegang Izin Atau Pemegang Hutan Hak  berlaku
PERMENHUT. 32/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 33/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi   tidak berlaku
PERMENHUT. 34/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 35/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.35/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-Ii/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (Rtk  berlaku
PERMENHUT. 36/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 37/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.37/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan   tidak berlaku
PERMENHUT. 38/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.38/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan   tidak berlaku
PERMENHUT. 39/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-II/2010 tentang Pola Umum, Kriteria, dan Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan  berlaku
PERMENHUT. 40/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 41/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 42/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 43/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menhut-II/2010 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-II/2005 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaa  berlaku
PERMENHUT. 44/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 45/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.45/Menhut-II/2010 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak, Atas Rumah Negara Lingkup Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 46/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.46/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat  berlaku
PERMENHUT. 47/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 48/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam   tidak berlaku
PERMENHUT. 49/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.49/Menhut-II/2010 tentang Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kehutanan Tahun 2011   tidak berlaku
PERMENHUT. 50/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Iuphhk) Dalam Hutan Alam, Iuphhk Restorasi Ekosistem, Atau Iuphhk Hutan Tanaman   tidak berlaku
PERMENHUT. 51/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014   tidak berlaku
PP. 36/2010 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam  berlaku
PP. 10/2010 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan  berlaku
PP. 12/2010 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan Kehutanan  berlaku
PP. 24/2010 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan  berlaku
PP. 72/2010 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum  berlaku
PERMEN LH. 1/2010 2010 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air  berlaku
PERMEN LH. 2/2010 2010 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun Dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Kementerian Lingkungan Hidup   tidak berlaku
PERMEN LH. 3/2010 2010 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri  berlaku
PERMEN LH. 4/2010 2010 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Goreng  berlaku
PERMEN LH. 5/2010 2010 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Gula  berlaku
PERMEN LH. 6/2010 2010 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Rokok dan/atau Cerutu  berlaku
PERMEN LH. 7/2010 2010 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan   tidak berlaku
PERMEN LH. 8/2010 2010 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan  berlaku
PERMEN LH. 9/2010 2010 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup   tidak berlaku
PERMEN LH. 10/2010 2010 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan  berlaku
PERMEN LH. 12/2010 2010 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah  berlaku
PERMEN LH. 13/2010 2010 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 14/2010 2010 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 15/2010 2010 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup   tidak berlaku
PERMEN LH. 17/2010 2010 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 19/2010 2010 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi  berlaku
PERMENHUT. 2/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 3/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-II/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011   tidak berlaku
PERMENHUT. 4/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan  berlaku
PERMENHUT. 5/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produks   tidak berlaku
PERMENHUT. 6/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 7/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 8/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Nasional   tidak berlaku
PERMENHUT. 9/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2011 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakl Pemerintah   tidak berlaku
PERMENHUT. 10/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2011 tentang 6 (Enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II   tidak berlaku
PERMENHUT. 11/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 12/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2011   tidak berlaku
PERMENHUT. 13/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomro 6188/KPTS-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 14/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu   tidak berlaku
PERMENHUT. 15/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut-Ii/2006 tentang Penjadualan Kembali Pembayaran Pengembalian Pinjaman Dana Reboisasi Oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI  berlaku
PERMENHUT. 16/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 17/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi   tidak berlaku
PERMENHUT. 18/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 19/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2011 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 20/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota  berlaku
PERMENHUT. 21/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 22/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Bidang Penyuluhan Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 23/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat   tidak berlaku
PERMENHUT. 24/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem   tidak berlaku
PERMENHUT. 25/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2011 tentang edoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari   tidak berlaku
PERMENHUT. 26/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dam Tata Kerja Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 27/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Dipterokarpa   tidak berlaku
PERMENHUT. 28/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai penelitian Teknologi Agroforestry   tidak berlaku
PERMENHUT. 29/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 30/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu   tidak berlaku
PERMENHUT. 31/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai   tidak berlaku
PERMENHUT. 32/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam   tidak berlaku
PERMENHUT. 33/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 34/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan Manokwari   tidak berlaku
PERMENHUT. 35/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru   tidak berlaku
PERMENHUT. 36/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan Palembang   tidak berlaku
PERMENHUT. 37/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan Makassar   tidak berlaku
PERMENHUT. 38/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan Kupang   tidak berlaku
PERMENHUT. 39/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan Manado   tidak berlaku
PERMENHUT. 40/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli   tidak berlaku
PERMENHUT. 41/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model  berlaku
PERMENHUT. 42/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi  berlaku
PERMENHUT. 43/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara   tidak berlaku
PERMENHUT. 44/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi   tidak berlaku
PERMENHUT. 45/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 46/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri pada Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 47/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2011 tentang Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2011 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Demonstration Activities Redd   tidak berlaku
PERMENHUT. 48/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2011 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 49/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030   tidak berlaku
PERMENHUT. 50/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 51/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 52/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan   tidak berlaku
PERMENHUT. 53/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa   tidak berlaku
PERMENHUT. 54/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 55/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman   tidak berlaku
PERMENHUT. 56/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2011 tentang Sistem Akuntansi Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 57/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kerja (RENJA) Kementerian kehutanan Tahun 2012   tidak berlaku
PERMENHUT. 58/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2011 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Banteng (Bos Javanicus) Tahun 2010-2020  berlaku
PERMENHUT. 59/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2011 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi   tidak berlaku
PERMENHUT. 60/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian hutan dan Rencana Teknik Tahunan di Wilayah Perum Perhutani  berlaku
PERMENHUT. 61/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2011 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2011   tidak berlaku
PERMENHUT. 62/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)  berlaku
PERMENHUT. 63/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai   tidak berlaku
PERMENHUT. 64/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman In  berlaku
PERMENHUT. 65/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 66/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi  berlaku
PERMENHUT. 67/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Belanja Bantuan Modal Kerja Dalam Rangka Pengembangan Desa Konservasi di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi  berlaku
PERMENHUT. 68/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pem  berlaku
PERMENHUT. 69/2011 2011 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2012   tidak berlaku
PP. 28/2011 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan  berlaku
PERMEN LH. 1/2011 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunujuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2011   tidak berlaku
PERMEN LH. 2/2011 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2011 tentang Baku Mutu Air LImbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Gas Metana Batubara  berlaku
PERMEN LH. 3/2011 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pemberian Beasiswa Program Pasca Sarjana   tidak berlaku
PERMEN LH. 4/2011 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2011 tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara   tidak berlaku
PERMEN LH. 5/2011 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 6/2011 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publlik   tidak berlaku
PERMEN LH. 7/2011 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura   tidak berlaku
PERMEN LH. 8/2011 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup   tidak berlaku
PERMEN LH. 9/2011 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis   tidak berlaku
PERMEN LH. 10/2011 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup 2010-2014   tidak berlaku
PERMEN LH. 11/2011 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012   tidak berlaku
PERMEN LH. 12/2011 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Lingkungan Hidup   tidak berlaku
PERMEN LH. 13/2011 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atyau Kerusakan Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 14/2011 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Perumusan Materi Pokok Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-undangan  berlaku
PERMEN LH. 15/2011 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Llingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 16/2011 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  berlaku
PERMEN LH. 17/2011 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012   tidak berlaku
PERMENHUT. 1/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi  berlaku
PERMENHUT. 2/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kement  berlaku
PERMENHUT. 3/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-II/2012 tentang Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat   tidak berlaku
PERMENHUT. 4/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam   tidak berlaku
PERMENHUT. 5/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 6/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2012 kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah   tidak berlaku
PERMENHUT. 7/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2012 tentang Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2012 kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Demonstration Activities Redd   tidak berlaku
PERMENHUT. 8/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 10/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 11/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 12/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (Rtk RHL-DAS)   tidak berlaku
PERMENHUT. 13/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2012 tentang Pelayanan Informasi Perizinan di Bidang Kehutanan secara Online  berlaku
PERMENHUT. 14/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2012   tidak berlaku
PERMENHUT. 15/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi  berlaku
PERMENHUT. 16/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2012 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012   tidak berlaku
PERMENHUT. 17/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat  berlaku
PERMENHUT. 18/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2012 tentang Tata Cara Penilaian Ganti Rugi Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 19/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat  berlaku
PERMENHUT. 20/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan  berlaku
PERMENHUT. 21/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari  berlaku
PERMENHUT. 22/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung   tidak berlaku
PERMENHUT. 23/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pengelolaan Hutan pada Perum Perhutani  berlaku
PERMENHUT. 24/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) bidang Kehutanan Tahun 2012 yang Dilimpahkan kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah   tidak berlaku
PERMENHUT. 25/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2012 kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Demonstration Activi   tidak berlaku
PERMENHUT. 26/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam   tidak berlaku
PERMENHUT. 27/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi  berlaku
PERMENHUT. 29/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Kerjasama Operasi (KSO) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman   tidak berlaku
PERMENHUT. 30/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penataan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak   tidak berlaku
PERMENHUT. 31/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi   tidak berlaku
PERMENHUT. 32/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 33/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 34/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penilaian Lomba dan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional   tidak berlaku
PERMENHUT. 35/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 36/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2012 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan   tidak berlaku
PERMENHUT. 37/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2012 tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013   tidak berlaku
PERMENHUT. 38/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 39/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2012 tentang Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri  berlaku
PERMENHUT. 40/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi  berlaku
PERMENHUT. 41/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 42/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2012 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat  berlaku
PERMENHUT. 43/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2012 tentang Tata Hubungan Kerja antara Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa  berlaku
PERMENHUT. 44/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 45/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pa   tidak berlaku
PERMENHUT. 46/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2012 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 47/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2013   tidak berlaku
PERMENHUT. 48/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Persediaan lingkup Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PP. 37/2012 2012 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  berlaku
PP. 60/2012 2012 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan  berlaku
PP. 61/2012 2012 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan  berlaku
PP. 81/2012 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  berlaku
PP. 27/2012 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan   tidak berlaku
PERMEN LH. 1/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau  berlaku
PERMEN LH. 2/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 3/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati  berlaku
PERMEN LH. 4/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara  berlaku
PERMEN LH. 5/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup   tidak berlaku
PERMEN LH. 6/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Rencana Pembiayaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota  berlaku
PERMEN LH. 7/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon  berlaku
PERMEN LH. 8/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012   tidak berlaku
PERMEN LH. 9/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan An  berlaku
PERMEN LH. 11/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 12/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Penghitungan Beban Emisi Kegiatan Industri Minyak dan Gas Bumi  berlaku
PERMEN LH. 13/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah  berlaku
PERMEN LH. 14/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2012 tentang Paduan Valuasi Ekonomi Sistem Gambut  berlaku
PERMEN LH. 15/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panduan Valuasi Ekosistem Hutan  berlaku
PERMEN LH. 16/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 17/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan  berlaku
PERMEN LH. 18/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup   tidak berlaku
PERMEN LH. 19/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim   tidak berlaku
PERMEN LH. 20/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup   tidak berlaku
PERMEN LH. 21/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Pelaksanaan Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 22/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan Anggaran, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja   tidak berlaku
PERMEN LH. 23/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3  berlaku
PERMEN LH. 24/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2013   tidak berlaku
PERMEN LH. 25/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Risiko Lingkungan Produk Rekayasa Genetika  berlaku
PERMEN LH. 26/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2013   tidak berlaku
PERMEN LH. 10/2012 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru kategori L3  berlaku
PERMENHUT. 9/2012 2012 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu   tidak berlaku
PERPRES. 33/2012 20-03-2012 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional  berlaku
PERMENHUT. 2/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 2/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-Ii/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 3/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 3/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6173/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 4/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 4/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk.256/Menhut-Ii/2004 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelepasan / Penjualan Saham Badan Usaha Milik Negara Pada Per  berlaku
PERMENHUT. 5/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 5/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 6/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 6/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 7/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 7/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2010 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan , Pendaftaran, Penetapan Status Penghunian, Pengalihan Status da  berlaku
PERMENHUT. 8/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 8/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi  berlaku
PERMENHUT. 9/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan   tidak berlaku
PERMENHUT. 10/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 10/Menhut-II/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan Pihak Ke Tiga Di Lingkungan Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 11/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 11/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan P   tidak berlaku
PERMENHUT. 12/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 12/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat   tidak berlaku
PERMENHUT. 13/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penialan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu  berlaku
PERMENHUT. 14/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 14/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 15/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 15/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menhut-II/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014  berlaku
PERMENHUT. 16/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 16/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 17/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 17/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 49/Menhut-II/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/ Bara  berlaku
PERMENHUT. 18/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 18/Menhut-II/2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (Silk) dan Penerbitan Dokumen V-Legal   tidak berlaku
PERMENHUT. 19/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 19/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri Lingkup Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 20/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu   tidak berlaku
PERMENHUT. 21/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 21/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu  berlaku
PERMENHUT. 22/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 22/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penilaian Lomba Wana Lestari   tidak berlaku
PERMENHUT. 23/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 23/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 35/Menhut-II/2012 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 24/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 24/Menhut-II/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran /Barang Kepada Sekretaris Jenderal, dan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna A  berlaku
PERMENHUT. 25/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 25/Menhut-II/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2013 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah  berlaku
PERMENHUT. 26/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 26/Menhut-II/2013 tentang Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan Tahun 2013 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Demonstration Ac  berlaku
PERMENHUT. 27/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 27/Menhut-II/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2013 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah  berlaku
PERMENHUT. 28/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 28/Menhut-II/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2013 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangk  berlaku
PERMENHUT. 29/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 29/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 30/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 30/Menhut-II/2013 tentang Bakti Sarjana Kehutanan dan Pembangunan Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 31/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 31/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Da   tidak berlaku
PERMENHUT. 32/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 32/Menhut-II/2013 tentang Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 33/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 33/Menhut-II/2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Kementerian Keuangan   tidak berlaku
PERMENHUT. 34/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 34/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Internal (Whistleblower System) dan Eksternal (Pengaduan Masyarakat) Atas Tindak Pidan Korupsi Di Lingkungan Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 35/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 35/Menhut-II/2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya Lingkup Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 36/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 36/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota  berlaku
PERMENHUT. 37/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 37/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013  berlaku
PERMENHUT. 38/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 38/Menhut-II/2013 tentang Pengelolaan Sarana Dan Peralatan Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 39/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 40/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 40/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengurusan Piutang Negara Macet Lingkup Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 41/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 41/Menhut-II/2013 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon  berlaku
PERMENHUT. 42/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 42/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verif   tidak berlaku
PERMENHUT. 43/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 43/Menhut-II/2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan H   tidak berlaku
PERMENHUT. 44/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2013 tentang Rencana Kehutanan Kementerian Kehutanan Tahun 2014  berlaku
PERMENHUT. 45/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 45/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 10/Menhut-II/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Be   tidak berlaku
PERMENHUT. 46/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi  berlaku
PERMENHUT. 47/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMENHUT. 48/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 48/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Reklamasi Hutan Pada Areal Bencana Alam  berlaku
PERMENHUT. 49/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 49/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Lingkup Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 50/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 50/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2010 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Sagu   tidak berlaku
PERMENHUT. 51/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 51/Menhut-II/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 52/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 52/Menhut-II/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri   tidak berlaku
PERMENHUT. 54/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 54/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa (Bubalus Depressicornis dan Bubalus Quarlesi) Tahun 2013-2022  berlaku
PERMENHUT. 55/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 55/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa (Babyrousa Babyrussa) Tahun 2013-2022  berlaku
PERMENHUT. 56/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 56/Menhut-II/2013 tentang Policy Advisor Bidang Kehutanan Pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Operasi Produksi  berlaku
PERMENHUT. 57/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 57/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Tapir (Tapirus Indicus) Tahun 2013-2022  berlaku
PERMENHUT. 58/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 58/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Elang Jawa (Spizaetus Bartelsi) Tahun 2013-2022  berlaku
PERMENHUT. 59/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 59/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penetapan Batas Daerah Aliran Sungai  berlaku
PERMENHUT. 60/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  berlaku
PERMENHUT. 61/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  berlaku
PERMENHUT. 62/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 63/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 63/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar Untuk Lembaga Konservasi  berlaku
PERMENHUT. 64/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam   tidak berlaku
PERMENHUT. 66/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 66/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 67/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 67/Menhut-II/2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014  berlaku
PERMENHUT. 69/2013 2013 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 69/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar  berlaku
UU. 18/2013 2013 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  berlaku
PERMEN LH. 1/2013 2013 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura   tidak berlaku
PERMEN LH. 2/2013 2013 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 3/2013 2013 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 4/2013 2013 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 5/2013 2013 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata   tidak berlaku
PERMEN LH. 6/2013 2013 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 7/2013 2013 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup   tidak berlaku
PERMEN LH. 8/2013 2013 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksanaan Dokumen lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan   tidak berlaku
PERMEN LH. 9/2013 2013 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014   tidak berlaku
PERMEN LH. 10/2013 2013 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014   tidak berlaku
PERMEN LH. 11/2013 2013 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Lingkungan Hidup   tidak berlaku
PERMEN LH. 12/2013 2013 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup   tidak berlaku
PERMEN LH. 13/2013 2013 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2013 tentang Unit Pelayanan Pengadaan di Kementerian Lingkungan Hidup   tidak berlaku
PERMEN LH. 14/2013 2013 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  berlaku
PERMENHUT. 1/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2014 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah  berlaku
PERMENHUT. 2/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2014 tentang Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2014 Kepada Bupati Berau, Bupati Malianau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Peneyelenggaraan Program Hutan dan P  berlaku
PERMENHUT. 3/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Dekosentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2014 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah   tidak berlaku
PERMENHUT. 4/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2014 Kepada Kepada Bupati Berau, Bupati Malianau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam  berlaku
PERMENHUT. 5/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pengoperasian, Perawatan, dan Pemeliharaan Pesawat Terbang Microlight Trike di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 7/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingk  berlaku
PERMENHUT. 8/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2014 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri Atau IUPHHK Restorasi Ekosistem Pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMENHUT. 9/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya  berlaku
PERMENHUT. 10/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya  berlaku
PERMENHUT. 11/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri   tidak berlaku
PERMENHUT. 12/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Seluas ±47.000 (Empat Puluh Tujuh Ribu) Hektar Bese  berlaku
PERMENHUT. 13/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2014 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 14/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian, Satuan KerjaPerangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 15/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2014 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Kehutanan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 16/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 17/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  berlaku
PERMENHUT. 19/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu   tidak berlaku
PERMENHUT. 20/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi   tidak berlaku
PERMENHUT. 21/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 22/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Kerjasama Operasi Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Sebagaimana telah Diubah Dengan P  berlaku
PERMENHUT. 23/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2012 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan   tidak berlaku
PERMENHUT. 24/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P/.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi   tidak berlaku
PERMENHUT. 25/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 26/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2014 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 27/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 28/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi   tidak berlaku
PERMENHUT. 29/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 30/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri   tidak berlaku
PERMENHUT. 31/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaa   tidak berlaku
PERMENHUT. 32/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU-PHP)   tidak berlaku
PERMENHUT. 33/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam   tidak berlaku
PERMENHUT. 34/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 35/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 36/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Tanaman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alam   tidak berlaku
PERMENHUT. 37/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam  berlaku
PERMENHUT. 38/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam  berlaku
PERMENHUT. 39/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 40/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 41/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam  berlaku
PERMENHUT. 42/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi  berlaku
PERMENHUT. 43/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak   tidak berlaku
PERMENHUT. 44/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 45/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 46/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2014 tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2015  berlaku
PERMENHUT. 47/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 48/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam  berlaku
PERMENHUT. 49/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam  berlaku
PERMENHUT. 50/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2014 tentang Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia Atau Indonesia Certified Emission Reduction   tidak berlaku
PERMENHUT. 51/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan PerpanjanganIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMENHUT. 52/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan  berlaku
PERMENHUT. 53/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar  berlaku
PERMENHUT. 54/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari   tidak berlaku
PERMENHUT. 55/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 56/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2014 tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 57/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 58/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2014 tentang Bakti Rimbawan Dalam Pembangunan Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 59/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 60/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2014 tentang Kriteria Penetapan Klasifikasi Daerah Aliran Sungai  berlaku
PERMENHUT. 61/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  berlaku
PERMENHUT. 62/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu   tidak berlaku
PERMENHUT. 63/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Atas Penyalahgunaan Wewenang, Pelanggaran dan Tindak Pidana Korupsi Lingkup Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 64/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2014 tentang Penerapan Silvikulutur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMENHUT. 65/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMENHUT. 66/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Berkala dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem   tidak berlaku
PERMENHUT. 67/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2014 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  berlaku
PERMENHUT. 68/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan   tidak berlaku
PERMENHUT. 69/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Musim Berburu Satwa Buru  berlaku
PERMENHUT. 70/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru  berlaku
PERMENHUT. 71/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2014 tentang Memiliki dan Membawa Hasil Buru  berlaku
PERMENHUT. 72/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Dari Perbenihan Tanaman Hutan  berlaku
PERMENHUT. 73/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.73/Menhut-II/2014 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMENHUT. 74/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.74/Menhut-II/2014 tentang Penerapan Teknik Silvikultur Dalam Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMENHUT. 75/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 76/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.76/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 77/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.77/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pembebastugasan, Pemberhentian Dan Tanggung Jawab Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pembantu Bendahara Penerimaan  berlaku
PERMENHUT. 78/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.78/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 79/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.79/Menhut-II/2014 tentang Pemasukan Satwa Liar ke Taman Buru dan Kebun Buru  berlaku
PERMENHUT. 81/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada Kawasan Suaka Alam dam Kawasan Pelestarian Alam  berlaku
PERMENHUT. 82/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.82/Menhut-II/2014 tentang Nama-Nama dan Uraian Jabatan Struktural Lingkup Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 83/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83/Menhut-II/2014 tentang Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembakbiakan (Breeding Loan)  berlaku
PERMENHUT. 84/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu Dan Areal Reklamasi Dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara  berlaku
PERMENHUT. 85/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam  berlaku
PERMENHUT. 86/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.86/Menhut-II/2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kehutanan   tidak berlaku
PERMENHUT. 87/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai   tidak berlaku
PERMENHUT. 88/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan   tidak berlaku
PERMENHUT. 89/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa   tidak berlaku
PERMENHUT. 90/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.90/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2014 tentang Unit layanan Pengadaan di Lingkup Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 91/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara   tidak berlaku
PERMENHUT. 92/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.92/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 94/2014 2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.94/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat  berlaku
PERMEN LHK. 95/2014 2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pe   tidak berlaku
PERMEN LHK. 96/2014 2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.96/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalita  berlaku
PERMEN LHK. 97/2014 2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepa   tidak berlaku
PERMEN LHK. 98/2014 2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/Menhut-II/2014 tentang Petunujuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2015   tidak berlaku
PERMEN LHK. 99/2014 2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.99/Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 Kepada 34 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah  berlaku
PERMEN LHK. 100/2014 2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.100/Menhut-II/2014 tentang Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2015 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, Dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraa   tidak berlaku
PERMEN LHK. 101/2014 2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.101/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah   tidak berlaku
PERMEN LHK. 102/2014 2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2015 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Ra   tidak berlaku
PERMEN LHK. 103/2014 2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.103/Menhut-II/2014 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam Atau Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi   tidak berlaku
UU. 37/2014 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air  berlaku
PP. 12/2014 2014 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan  berlaku
PP. 33/2014 2014 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Kemente  berlaku
PP. 101/2014 2014 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun   tidak berlaku
PERMEN LH. 2/2014 2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel  berlaku
PERMEN LH. 3/2014 2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup   tidak berlaku
PERMEN LH. 5/2014 2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah  berlaku
PERMEN LH. 6/2014 2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura   tidak berlaku
PERMEN LH. 7/2014 2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LH. 4/2014 2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan  berlaku
PERMENHUT. 866/2014 2014 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 866 Tahun 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan  berlaku
PP. 71/2014 2014 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut  berlaku
PERPRES. 87/2014 01-09-2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  berlaku
PERMEN LHK. 1/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang   tidak berlaku
PERMEN LHK. 13/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 15/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 17/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk-II/2015 tentang Standar Kompetensi Bidang dan Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 20/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk-II/2015 tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 21/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak   tidak berlaku
PERMEN LHK. 22/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk-II/2015 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 23/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/Menlhk-II/2015 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 24/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/Menlhk-II/2015 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan  berlaku
PERMEN LHK. 25/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 26/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk-II/2015 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu Pada Sektor Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 27/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk-Setjen/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang berasal dari Hutan Negara   tidak berlaku
PERMEN LHK. 28/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi  berlaku
PERMEN LHK. 31/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/Menlhk-Setjen/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P/59/Menhut-II/2011 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi   tidak berlaku
PERMEN LHK. 32/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak  berlaku
PERMEN LHK. 33/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan  berlaku
PERMEN LHK. 35/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor UNIT P.35/Menlhk-Setjen/2015 tentang Unit layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 36/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.36/Menlhk-Setjen/2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya   tidak berlaku
PERMEN LHK. 37/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.37/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Mekanisme Pengujian Keuangan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 38/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 40/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019   tidak berlaku
PERMEN LHK. 47/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.47/Menlhk-Setjen/2015 tentang Alih Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 47.000 (Empat Puluh Tujuh Ribu) Hektar Beserta Se  berlaku
PERMEN LHK. 58/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.58/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 59/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan  berlaku
PERMEN LHK. 62/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu   tidak berlaku
PERMEN LHK. 65/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 Kepada 24 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemeri   tidak berlaku
PERMEN LHK. 66/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekosentrasi) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku   tidak berlaku
PERMEN LHK. 67/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati kapuas Hulu Dal   tidak berlaku
PERMEN LHK. 68/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau   tidak berlaku
PERMEN LHK. 69/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk-Setjen/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016   tidak berlaku
PERMEN LHK. 73/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kayu Dan Pengenaan Iuran Kehutanan Pada Areal Izin Usaha Perkebunan Yang Memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Berdasarkan Peraturan P   tidak berlaku
PERMEN LHK. 74/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 76/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam  berlaku
PERMEN LHK. 83/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 7/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MenLHK-II/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  berlaku
PERMEN LHK. 8/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk-II/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hu   tidak berlaku
PERMEN LHK. 9/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi   tidak berlaku
PERMEN LHK. 12/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12Menlhk-Setjen/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri   tidak berlaku
PERMEN LHK. 14/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura Pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMEN LHK. 16/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 18/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 19/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/Menlhk-II/2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 29/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat   tidak berlaku
PERMEN LHK. 30/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Peralatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Ramah Lingkungan  berlaku
PERMEN LHK. 39/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019  berlaku
PERMEN LHK. 54/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/Menlhk-Setjen/2015 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 48/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 75/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pelaksanaan Validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 77/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Penanganan Areal Yang Terbakar Dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMEN LHK. 84/2015 2015 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan  berlaku
PERMEN LHK. 55/2015 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun   tidak berlaku
PERMEN LHK. 52/2015 28-10-2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/Menlhk-Setjen/2015 tentang Standar Kompetensi Teknis dan Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 01/2015 29-12-2015 Keputusan Bersama Menteri Pertanian RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 01/SKB/OT.050/12/2015, Nomor SKB.01/Menlhk-Setjen/2015, Nomor 22/SKB/XII/2015 tentang Pemb  berlaku
PERMEN LHK. 56/2015 03-11-2015 Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk/Setjen/2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan  berlaku
PERMEN LHK. 63/2015 24-11-2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor p.63/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PP. 104/2015 22-12-2015 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 78/2015 18-12-2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 2/2016 22-01-2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Keu.3/1/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 4/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Phpl.3/1/2016 tentang Pembatasan Luasan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMEN LHK. 5/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 6/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 7/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional   tidak berlaku
PERMEN LHK. 8/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam   tidak berlaku
PERMEN LHK. 10/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung   tidak berlaku
PERMEN LHK. 11/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 12/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMEN LHK. 13/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 14/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 15/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 16/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 17/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri   tidak berlaku
PERMEN LHK. 18/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 19/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa   tidak berlaku
PERMEN LHK. 20/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 21/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam   tidak berlaku
PERMEN LHK. 22/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry   tidak berlaku
PERMEN LHK. 23/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai   tidak berlaku
PERMEN LHK. 24/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu   tidak berlaku
PERMEN LHK. 25/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 26/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 29/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/Phpl.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 30/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak   tidak berlaku
PERMEN LHK. 31/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMEN LHK. 32/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan  berlaku
PERMEN LHK. 33/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim   tidak berlaku
PERMEN LHK. 35/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam  berlaku
PERMEN LHK. 39/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehab   tidak berlaku
PERMEN LHK. 37/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.37/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 38/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor   tidak berlaku
PERMEN LHK. 40/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanaan Tahun 2015-2019  berlaku
PERMEN LHK. 42/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri  berlaku
PERMEN LHK. 45/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/Menlhk/Setjen/Hpl.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMEN LHK. 50/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 51/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi   tidak berlaku
PERMEN LHK. 59/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah  berlaku
PERMEN LHK. 48/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Dewan Kehutanan Nasional Republik Indonesia  berlaku
PERMEN LHK. 52/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion  berlaku
PERMEN LHK. 54/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara   tidak berlaku
PERMEN LHK. 58/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.58/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Huta   tidak berlaku
PERMEN LHK. 60/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Huta   tidak berlaku
PERMEN LHK. 61/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.61/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2013 tentang Policy Advisor Bidang Kehutanan pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiata  berlaku
PERMEN LHK. 63/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbusan Akhir   tidak berlaku
PERMEN LHK. 64/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Kode Etik Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 65/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup   tidak berlaku
PERMEN LHK. 67/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan  berlaku
PERMEN LHK. 66/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMEN LHK. 74/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bid  berlaku
PERMEN LHK. 71/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/Menlhk/Setjen/hPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran   tidak berlaku
PERMEN LHK. 69/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Tata Cara Pengujian Keamanan Lingkungan Tanaman Produk Rekayasa Genetik di Lapangan Uji Terbatas  berlaku
PERMEN LHK. 75/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 77/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 56/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk/Kum.1/2016 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Macan Tutul Jawa (Panthera Pardus Melas) Tahun 2016-2026  berlaku
PERMEN LHK. 57/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.57/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Owa Jawa (Hylobates Moloch) Tahun 2016-2026  berlaku
PERMEN LHK. 76/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat  berlaku
PKR. 3148 K/PDT/2013 jo 27/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST /2016 2016 PT. KEANG NAM DEVELOPMENT INDONESIA  berlaku
PKR. 870 K/Pdt/2014 jo 05/Pdt.G/2012/PN.TJT/2016 2016 Karyadi, SH.  berlaku
PKR. 541 PK/Pdt/2015 jo 51/PDT.G/2010/PN.JKT.PST/2016 2016 PT. MULYAKARYA JAYACO  berlaku
PKR. 1361 K/Pdt/2015 jo 18/Pdt.G/2013/PN.Btl/2016 2016 H. RIDUWANSYAH  berlaku
PKR. 1857/K/Pdt/2015 jo . 05/PDT.G/2012/PN.TBH/2016 2016 KOPERASI INDONESIA RAYA BERSATU (KOPERASI INDORATU)  berlaku
PKR. 145/PDT.G/2015/PN.JKT.PST/2016 2016 Drs. HARUN PASARIBU, Ak.MM.  berlaku
PKR. 76/Pdt.G/2015/PN.Jpr/2016 2016 TAMPI  berlaku
PKR. 33/Pdt.G/2016/PN. Sbr/2016 2016 Abdul Wahab  berlaku
PERMEN LHK. 81/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan  berlaku
PERMEN LHK. 79/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.79/Menlhk/Setjen/Otl.0/9/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan D   tidak berlaku
PERMEN LHK. 80/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.80/Menlhk/Setjen/Kkl.1/9/2016 tentang Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 70/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal  berlaku
PERMEN LHK. 82/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/Menlhk/Setjen/Keu.5/10/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bukan Bendahara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, P   tidak berlaku
PERMEN LHK. 55/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 46/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam   tidak berlaku
PERMEN LHK. 47/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.47/Menlhk/Setjen/Otl.0/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekni   tidak berlaku
PERMEN LHK. 83/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial  berlaku
PERMEN LHK. 84/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim  berlaku
PERMEN LHK. 85/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak   tidak berlaku
PERMEN LHK. 86/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.86/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri  berlaku
PERMEN LHK. 89/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai   tidak berlaku
PERMEN LHK. 93/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 90/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.90/Menlhk/Setjen/Set.1/11/2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan  berlaku
PERMEN LHK. 92/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan di Daerah  berlaku
PERMEN LHK. 99/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.99/Menlhk/Setjen/Set.1/12/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi selaku Wakil Pemerintah   tidak berlaku
PERMEN LHK. 100/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.100/Menlhk/Setjen/Set.1/12/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur selaku Waki  berlaku
PERMEN LHK. 78/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/Menlhk/Setjen/Set.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 102/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LHK. 94/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.94/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 tentang Jenis Invasif  berlaku
PERMEN LHK. 87/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan  berlaku
UU. 16/2016 2016 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)  berlaku
PP. 46/2016 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  berlaku
PP. 57/2016 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut  berlaku
PERMEN LHK. 28/2016 2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 44/2016 12-05-2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 68/2016 09-08-2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik  berlaku
PERMEN LHK. 1/2016 11-01-2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.1/Menlhk/Setjen/PHPL.1/1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan V  berlaku
PERMEN LHK. 3/2016 22-01-2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.3/menlhk/PSKL/Set-1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru   tidak berlaku
PERMEN LHK. 43/2016 02-05-2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari   tidak berlaku
PERMEN LHK. 49/2016 31-05-2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/Menlhk/Setjen/DAS.2/5/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat  berlaku
PERMEN LHK. 53/2016 20-06-2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura   tidak berlaku
PERMEN LHK. 72/2016 16-08-2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Tahun 2017  berlaku
PERMEN LHK. 36/2016 29-03-2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 36/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
SE. SE.1/Menlhk-Setjen/Rokum/PLB.3/1/2017/2017 2017 PELAKSANAAN PERINGATAN HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL (HPSN) TAHUN 2017  berlaku
PERMEN LHK. 5/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017 tentang Pedoman Pendidikan dengan Biaya Mandiri Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 3/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara  berlaku
PERMEN LHK. 11/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Penugasan Untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil Bidang Sanitasi dan Perli  berlaku
PERMEN LHK. 2/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kap.3/1/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pelaksanaan, Penghapusan, dan Peminda  berlaku
PERMEN LHK. 1/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 10/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 14/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut  berlaku
PERMEN LHK. 15/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan Ekosistem Gambut  berlaku
PERMEN LHK. 16/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut  berlaku
PERMEN LHK. 17/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri   tidak berlaku
PERMEN LHK. 12/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 13/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan  berlaku
PERMEN LHK. 9/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Administrator Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 4/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pengawas Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 21/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 20/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M. Kategori N, dan Kategori O  berlaku
PERMEN LHK. 23/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2014 tentang Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 25/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melalui Penyesuaian (Impa   tidak berlaku
PERMEN LHK. 24/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 19/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Baku Mutu Emisi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Semen  berlaku
PERMEN LHK. 30/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru  berlaku
PERMEN LHK. 26/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 29/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 22/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan  berlaku
PERMEN LHK. 27/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan  berlaku
PERMEN LHK. 28/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LHK. 32/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjanga   tidak berlaku
PERMEN LHK. 31/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 33/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Standard dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Daerah  berlaku
PERMEN LHK. 34/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LHK. 35/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi Kepada Kepala Pusat Pengendalian Pemban   tidak berlaku
PERMEN LHK. 37/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.37/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutra  berlaku
PERMEN LHK. 36/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.36/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Tata Cara Registrasi dan Notifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun  berlaku
SK MENLHK. 282/2017 2017 Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2015 dan tahun 2016  berlaku
PERMEN LHK. 40/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Fasilitasi Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut   tidak berlaku
PERMEN LHK. 39/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani   tidak berlaku
PERMEN LHK. 44/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelengaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian  berlaku
PERMEN LHK. 38/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura pada hutan Produksi   tidak berlaku
PERMEN LHK. 43/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam  berlaku
PERMEN LHK. 46/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 47/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.47/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2017 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan  berlaku
PERMEN LHK. 45/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2017 tentang Seragam dan Perlengkapan Polisi Kehutanan dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat  berlaku
PERMEN LHK. 48/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang   tidak berlaku
UU. 11/2017 2017 Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)  berlaku
PERMEN LHK. 51/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 50/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kap.2/10/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERPRES. 88/2017 2017 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan  berlaku
PERPRES. 91/2017 2017 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha  berlaku
PERPRES. 79/2017 2017 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018  berlaku
PERMEN LHK. 49/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 52/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 53/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil  berlaku
PERMEN LHK. 54/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Tata Kerja Tim Ahli Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun   tidak berlaku
PERMEN LHK. 55/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2017 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LHK. 56/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2017 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan  berlaku
PERMEN LHK. 57/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.57/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2017 tentang Dukungan Data, Informasi dan Ahli Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 59/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Lin  berlaku
PERMEN LHK. 60/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk/Setjen/Set.0/11/2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 62/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.37/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Standar Dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsio  berlaku
PERMEN LHK. 61/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.61/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2017 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 Kepada Gubernur Riau, Gub   tidak berlaku
PP. 97/2017 2017 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah  berlaku
PERPRES. 100/2017 2017 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2017 tentang Pengesahan Agreement On The Establishment Of the Asean Centre For Biodiversity (Persetujuan mengenai Pendirian Pusat Asean untuk Keanekaragaman Hayati)  berlaku
PERMEN LHK. 64/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 65/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 66/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi  berlaku
PERMEN LHK. 67/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2018 Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Pemer  berlaku
PERMEN LHK. 68/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 69/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis   tidak berlaku
PERMEN LHK. 70/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Tata Cara PelaksanaanReducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enhancement  berlaku
PERMEN LHK. 72/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan Dan Verifikasi Aksi Dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim   tidak berlaku
PERMEN LHK. 73/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional   tidak berlaku
PERMEN LHK. 71/2017 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim   tidak berlaku
PERSELON I. 3/2017 12-06-2017 Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/PHLHK/SET/SET.1/6/2017 tentang Perubahan Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/PHLHK/SET/SET.1/6/2016 tentang Pedo  berlaku
PERSELON I. 4/2017 22-06-2017 Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/PHLHK/SET/SET.1/6/2017 tentang Kartu Tanda Anggota Satuan Polhut Reaksi Cepat  berlaku
PERSELON I. 8/2017 11-09-2017 Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/PHLHK/SET/SET.1/9/2017 tentang Standar Barang dan Kebutuhan Saranan Prasarana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 2/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya  berlaku
PERMEN LHK. 3/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Pengambil Contoh Uji Air   tidak berlaku
PERMEN LHK. 5/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air  berlaku
PERMEN LHK. 6/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara  berlaku
PERMEN LHK. 7/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim   tidak berlaku
PERMEN LHK. 4/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 9/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan  berlaku
PERMEN LHK. 8/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Prosedur Tetap Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas dan/atau Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan  berlaku
PERMEN LHK. 11/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/Menlhk/Setjen/Kap.3/4/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 12/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut   tidak berlaku
KEPPRES. 35/2018 2018 Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan  berlaku
PERMEN LHK. 13/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Standar dan Uji Kompetensi Petugas Lapangan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan  berlaku
PERMEN LHK. 17/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria   tidak berlaku
PERMEN LHK. 15/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus   tidak berlaku
PERMEN LHK. 16/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kkl.1/5/2018 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 10/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  berlaku
PERMEN LHK. 18/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 19/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 20/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi  berlaku
PERMEN LHK. 21/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah  berlaku
PERMEN LHK. 22/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 23/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan  berlaku
PERMEN LHK. 24/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memili  berlaku
PERMEN LHK. 25/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Su  berlaku
PERMEN LHK. 26/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  berlaku
PERMEN LHK. 83/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah  berlaku
PERMEN LHK. 85/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 88/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.88/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Kebun Bibit Rakyat   tidak berlaku
PERMEN LHK. 89/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan  berlaku
PERMEN LHK. 90/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.90/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Penugasan Khusus dan Penarikannya bagi Pegawai negeri Sipil Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 93/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan  berlaku
PERMEN LHK. 86/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.86/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 27/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 28/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Ka   tidak berlaku
PERMEN LHK. 87/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 92/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.91/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi  berlaku
PERPRES. 62/2018 2018 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional  berlaku
INPRES. 5/2018 2018 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan Wi  berlaku
INPRES. 6/2018 2018 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019  berlaku
KEPPRES. 20/2018 2018 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta  berlaku
INPRES. 7/2018 2018 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019  berlaku
PERPRES. 95/2018 2018 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  berlaku
PERPRES. 77/2018 2018 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup  berlaku
PERPRES. 83/2018 2018 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut  berlaku
PERPRES. 86/2018 2018 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria  berlaku
PERMEN LHK. 96/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi   tidak berlaku
PERMEN LHK. 97/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 95/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elek   tidak berlaku
PERMEN LHK. 99/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.99/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura   tidak berlaku
PERMEN LHK. 98/2018 2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian, dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMEN LHK. 94/2018 30-10-2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.94/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019  berlaku
PERMEN LHK. 104/2018 27-12-2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.104/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 105/2018 27-12-2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan  berlaku
PERMEN LHK. 106/2018 28-12-2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindu  berlaku
PERMEN LHK. 107/2018 28-12-2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.107/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lai   tidak berlaku
UU. 9/2018 23-08-2018 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak  berlaku
PERSELON I. 1/2018 04-01-2018 Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/PHLHK/SET/REN.2/1/2018  berlaku
PERSELON I. 2/2018 04-01-2018 Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/PHLHK/SET/WAS.7/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehut  berlaku
PERSELON I. 3/2018 21-05-2018 Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/PHLHK/SET/GKM.2/5/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan  berlaku
PERMEN LHK. 100/2018 19-11-2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.100/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 101/2018 29-11-2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.101/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  berlaku
PERMEN LHK. 102/2018 29-11-2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik   tidak berlaku
PERSELON I. 5/2018 08-08-2018 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Setjen/Rokum/Kum.1/8/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Berkas Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 2/2019 14-01-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat  berlaku
PERMEN LHK. 1/2019 14-01-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 3/2019 14-01-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 yang Dilimpahkan kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur se  berlaku
PERMEN LHK. 4/2019 18-01-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam  berlaku
PERMEN LHK. 5/2019 13-02-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LHK. 35/2019 26-06-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Penyesuaian/Inpassing  berlaku
PERMEN LHK. 6/2019 18-02-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur Riau, Guber   tidak berlaku
PERMEN LHK. 7/2019 21-02-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 8/2019 15-03-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam  berlaku
PERMEN LHK. 9/2019 18-03-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 11/2019 21-03-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaata   tidak berlaku
PERMEN LHK. 13/2019 02-04-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 14/2019 05-04-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 15/2019 05-04-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal  berlaku
PERMEN LHK. 16/2019 09-04-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah  berlaku
PERMEN LHK. 17/2019 10-04-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pupuk dan Industri Amonium Nitrat  berlaku
PERMEN LHK. 18/2019 10-04-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam  berlaku
PERMEN LHK. 19/2019 10-04-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja da   tidak berlaku
PERMEN LHK. 10/2019 20-03-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut  berlaku
PERMEN LHK. 20/2019 29-04-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Spesifikasi Teknis Kandang Transpor dan Kandang Transit Satwa Liar  berlaku
PERMEN LHK. 21/2019 29-04-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak   tidak berlaku
PERMEN LHK. 23/2019 24-05-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2019 tentang Jalan Strategis di Kawasan Hutan  berlaku
PERMEN LHK. 34/2019 21-06-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kap.1/6/2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang d  berlaku
PERMEN LHK. 24/2019 31-05-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 tentang Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingk  berlaku
PERMEN LHK. 33/2019 13-06-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2019 tentang Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERPRES. 52/2019 19-07-2019 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengesahan Statute for the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (Statuta Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam)  berlaku
PERMEN LHK. 41/2019 31-07-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030  berlaku
PERMEN LHK. 43/2019 19-08-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2019 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 38/2019 31-07-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup   tidak berlaku
PERMEN LHK. 42/2019 05-08-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk.Setjen/Kum.1/8/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubah   tidak berlaku
PERMEN LHK. 22/2019 10-05-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi  berlaku
PERMEN LHK. 49/2019 30-08-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.29/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran  berlaku
PERMEN LHK. 50/2019 23-09-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Y   tidak berlaku
PERMEN LHK. 51/2019 23-09-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Reveget  berlaku
PERMEN LHK. 52/2019 27-09-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah  berlaku
PERMEN LHK. 55/2019 30-09-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Pengelolaan Arsip Vital di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 37/2019 31-07-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.37/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut   tidak berlaku
PERMEN LHK. 56/2019 10-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, dan Kategori L  berlaku
PERMEN LHK. 60/2019 16-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut  berlaku
PERMEN LHK. 62/2019 16-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri   tidak berlaku
PERMEN LHK. 63/2019 16-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/Menlhk/Setjen/Set.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024  berlaku
PERMEN LHK. 54/2019 27-09-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Audit Kepatuhan Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, dan Izin   tidak berlaku
PERMEN LHK. 69/2019 17-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tata Cara Penetapan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu   tidak berlaku
PERMEN LHK. 74/2019 18-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  berlaku
PERMEN LHK. 79/2019 18-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.79/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pengelolaan Perpustakaan Khusus Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 53/2019 27-09-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata  berlaku
PERMEN LHK. 73/2019 18-10-2019 Peraturan Menteri Llingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Teknisi Refrigerasi dan Teknisi Tata Udara  berlaku
PERMEN LHK. 64/2019 17-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kayu dan/atau Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Kegiatan Usaha Perkebunan yang Mempero   tidak berlaku
PERMEN LHK. 65/2019 17-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Areal Permukiman Dalam Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 67/2019 17-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMEN LHK. 59/2019 16-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai  berlaku
PERMEN LHK. 66/2019 17-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam   tidak berlaku
PERMEN LHK. 57/2019 11-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.57/Menlhk/Setjen/Keu.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 71/2019 17-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMEN LHK. 78/2019 18-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara   tidak berlaku
PERMEN LHK. 82/2019 28-11-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/Menlhk/Setjen/Set.1/11/2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020  berlaku
PERMEN LHK. 75/2019 18-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen  berlaku
PERMEN LHK. 76/2019 18-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Adipura  berlaku
PERMEN LHK. 80/2019 18-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.80/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus  berlaku
PERMEN LHK. 81/2019 18-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri  berlaku
PERMEN LHK. 68/2019 17-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 70/2019 17-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi   tidak berlaku
PERMEN LHK. 77/2019 18-10-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara   tidak berlaku
PERMEN LHK. 83/2019 16-12-2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainny   tidak berlaku
INPRES. 5/2019 07-08-2019 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut  berlaku
PERPRES. 9/2019 25-01-2019 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)  berlaku
PERPRES. 56/2019 14-08-2019 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional  berlaku
PERSELON I. 7/2019 08-11-2019 Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/PHLHK/SET/DIK.3/11/2019 tentang Penyelenggaraan Intelijen Polisi Kehutanan Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERSELON I. 3/2019 16-05-2019 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/Setjen/Rokum/Kum.1/5/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusutan Arsip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
UU. 15/2019 02-10-2019 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  berlaku
PERMEN LHK. 5/2020 23-01-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayan  berlaku
PERMEN LHK. 6/2020 23-01-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  berlaku
PERMEN LHK. 2/2020 13-01-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, P  berlaku
PERMEN LHK. 3/2020 17-01-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan  berlaku
PERMEN LHK. 4/2020 17-01-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun   tidak berlaku
PERMEN LHK. 8/2020 05-02-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2020 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada 7 (Tujuh) Gubernur Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2020   tidak berlaku
PERMEN LHK. 7/2020 24-01-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020  berlaku
INPRES. 3/2020 28-02-2020 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan  berlaku
PERMEN LHK. 10/2020 17-04-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2020 tentang Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun   tidak berlaku
PP. 26/2020 20-05-2020 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan  berlaku
PP. 27/2020 08-06-2020 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik  berlaku
PERMEN LHK. 12/2020 14-05-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun   tidak berlaku
PERMEN LHK. 11/2020 12-05-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat   tidak berlaku
PERMEN LHK. 13/2020 19-05-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan  berlaku
PERMEN LHK. 14/2020 13-07-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara  berlaku
PERMEN LHK. 15/2020 24-07-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Pla.4/7/2020 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci di Kawasan Ekonomi Khusus  berlaku
PERMEN LHK. 16/2020 07-08-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024   tidak berlaku
PERMEN LHK. 17/2020 14-08-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak   tidak berlaku
PERMEN LHK. 18/2020 18-08-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2020 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun   tidak berlaku
PERMEN LHK. 21/2020 21-10-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas   tidak berlaku
PERMEN LHK. 24/2020 26-10-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate   tidak berlaku
PERMEN LHK. 22/2020 21-10-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/PHPL.3/1/2016 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Has   tidak berlaku
PERMEN LHK. 23/2020 21-10-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan  berlaku
PERMEN LHK. 20/2020 16-10-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuanga   tidak berlaku
PERMEN LHK. 25/2020 11-12-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Melalui Penyesuaian (Inpassing)  berlaku
PERMEN LHK. 26/2020 23-12-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2020 tentang Penanganan Abu Dasar dan Abu Terbang Hasil Pengolahan Sampah Secara Termal  berlaku
PERMEN LHK. 27/2020 29-12-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2020 tentang Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkuri  berlaku
PERMEN LHK. 28/2020 29-12-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Set.1/12/2020 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021   tidak berlaku
PERMEN LHK. 29/2020 29-12-2020 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/Plb.3/12/2020 tentang Pengelolaan Polychlorinated Biphenyls  berlaku
PERPRES. 92/2020 14-09-2020 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERPRES. 120/2020 22-12-2020 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove  berlaku
UU. 11/2020 02-11-2020 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja   tidak berlaku
PERMEN LHK. 1/2021 27-01-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup  berlaku
PP. 23/2021 02-02-2021 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan  berlaku
PP. 24/2021 02-02-2021 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan  berlaku
PP. 22/2021 02-02-2021 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  berlaku
PP. 5/2021 02-02-2021 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan)  berlaku
PERMEN LHK. 2/2021 22-02-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada 7 (Tujuh) Gubernur Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2021   tidak berlaku
SE. 2/2021 12-03-2021 Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Ta  berlaku
PERMEN LHK. 3/2021 01-04-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 4/2021 01-04-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Su  berlaku
PERMEN LHK. 5/2021 01-04-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan  berlaku
PERMEN LHK. 6/2021 01-04-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  berlaku
PERMEN LHK. 7/2021 01-04-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan  berlaku
PERMEN LHK. 8/2021 01-04-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi  berlaku
PERMEN LHK. 9/2021 01-04-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial  berlaku
PERPRES. 60/2021 22-06-2021 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional  berlaku
PERMEN LHK. 10/2021 19-05-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kebun Bibit Rakyat  berlaku
PERMEN LHK. 11/2021 19-05-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam  berlaku
PERMEN LHK. 12/2021 19-05-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Daur Ulang Baterai Lithium  berlaku
PERMEN LHK. 13/2021 19-05-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus  berlaku
PERMEN LHK. 14/2021 25-06-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah  berlaku
PERMEN LHK. 15/2021 01-07-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERPRES. 68/2021 02-08-2021 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga  berlaku
PERMEN LHK. 16/2021 24-08-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LHK. 17/2021 2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 18/2021 14-10-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidu  berlaku
PERPRES. 98/2021 29-10-2021 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional  berlaku
PERMEN LHK. 20/2021 28-10-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Set.1/12/2020 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkung  berlaku
PERMEN LHK. 21/2021 28-10-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Keringanan Penundaan dan Pengangsuran Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bagi Wajib Bayar Pelaku Usaha Kehutanan Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019  berlaku
PKR. 91/2021 25-11-2021 Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  berlaku
PERMEN LHK. 19/2021 25-10-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun  berlaku
PERMEN LHK. 23/2021 26-11-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan  berlaku
PERMEN LHK. 26/2021 16-12-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 24/2021 16-12-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 25/2021 16-12-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Satu Data Indonesia Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 27/2021 16-12-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  berlaku
PERMEN LHK. 28/2021 27-12-2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sekat Bakar  berlaku
PERPRES. 76/2021 19-08-2021 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  berlaku
PKR. 15/2021 11-03-2022 Putusan Nomor 15/G/TF/2021/PTUN. DPS  berlaku
PERMEN LHK. 1/2022 12-01-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024   tidak berlaku
PERMEN LHK. 2/2022 24-01-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang PETUNJUK Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2022  berlaku
PERMEN LHK. 3/2022 16-02-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Dalam Negeri  berlaku
PERMEN LHK. 4/2022 07-03-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 5/2022 25-03-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan  berlaku
PERMEN LHK. 6/2022 25-03-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional  berlaku
PERMEN LHK. 7/2022 25-03-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2022   tidak berlaku
PERMEN LHK. 8/2022 19-04-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perintisan Pengembangan Generasi Lingkungan  berlaku
UU. 13/2022 16-06-2022 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  berlaku
PERMEN LHK. 10/2022 12-07-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan daerah Aliran Sungai dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan  berlaku
PERMEN LHK. 11/2022 20-07-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Profesi dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan  berlaku
PERMEN LHK. 12/2022 26-07-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim   tidak berlaku
PERMEN LHK. 13/2022 26-07-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 14/2022 26-07-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan  berlaku
PERMEN LHK. 15/2022 26-07-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   tidak berlaku
PERMEN LHK. 16/2022 26-07-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari   tidak berlaku
PERMEN LHK. 17/2022 26-07-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem   tidak berlaku
PERMEN LHK. 18/2022 26-07-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 19/2022 26-07-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan   tidak berlaku
SE. 10/2022 25-04-2022 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis  berlaku
PERMEN LHK. 20/2022 22-08-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang Tercantum Dalam Apendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora  berlaku
PERMEN LHK. 22/2022 21-09-2022 Peraturan Menteri LHK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri LHK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi dan Sumberdaya Alam dan Ekosistem   tidak berlaku
PERMEN LHK. 21/2022 21-09-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon  berlaku
PERPRES. 129/2022 01-11-2022 Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2022 tentang Pengesahan Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer, Kigali, 2016 (Amendemen Atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon, Kigali, 2016)  berlaku
PERSELON I. 5/2022 25-08-2022 Peraturan Sekretaris Jenderal KLHK Nomor P.5/Setjen/Rokeu/Keu.1/8/2022 tentang Pedoman Standara Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
SE. 14/2022 12-09-2022 Surat Edara Sekretaris Jenderal KLHK Nomor SE.14/Setjen/Rokeu/Keu.1/9/2022 tentang Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Beracara Bagi Pejabat Negara/Pegawai ASN/Anggota Polri/TNI, Dalam Persidangan di Pengadilan lingkup KLHK  berlaku
SE. 28/2022 28-06-2022 Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor SE-28/PB/2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Hukum  berlaku
PERMEN LHK. 23/2022 13-12-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah  berlaku
PP. 56/2022 20-12-2022 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal  berlaku
UU. 2/2022 30-12-2022 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja   tidak berlaku
PERMEN LHK. 24/2022 19-12-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 25/2022 26-12-2022 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
SE. 7/2022 27-12-2022 SE Menteri LHK No. SE.7/MENLHK/SETJEN/REN.0/12/2022 tentang Tata Laksana Percepatan Proses Persetujuan Lingkungan Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha  berlaku
SK MENHUT. 23/2022 12-01-2022 Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  berlaku
PKR. 275/2022 06-04-2023 Putusan Nomor 275/G/2022/PTUN-JKT  berlaku
PKR. 590/2022 06-12-2022 Putusan Nomor 590 K/TUN/2022 Perkara Tata Usaha Negara pada Tingkat Kasasi  berlaku
PKR. 58/2022 06-07-2022 Putusan Nomor 58/B/TF/2022/PTTUNSBY Putusan Tata Usaha Negara Tingkat Banding  berlaku
SK MENLHK. 474/2022 18-05-2022 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus  berlaku
UU. 1/2023 02-01-2023 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana  berlaku
SE. 1/2023 02-01-2023 Simplifikasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022  berlaku
INPRES. 1/2023 16-01-2023 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati  berlaku
PERMEN LHK. 1/2023 13-01-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 2/2023 13-01-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023   tidak berlaku
PERMEN LHK. 3/2023 10-02-2023 Peraturan Menteri LIngkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan  berlaku
PERMEN LHK. 4/2023 15-02-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus  berlaku
UU. 6/2023 30-12-2022 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang  berlaku
SE. 2/2023 20-03-2023 Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Nomor SE.2/PHL/SET.5/KUM.1/3/2023 tentang Transparansi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan  berlaku
PERMEN LHK. 5/2023 13-04-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko  berlaku
PERMEN LHK. 6/2023 02-05-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern  berlaku
PERSELON I. 1/2023 12-04-2023 Peraturan Sekjen KLHK Nomor P.1/SETJEN/ROKEU/KEU.1/4/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekjen KLHK Nomor P.5/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2022 tentang Pedoman Standar biaya TA 2023 Lingkup KLHK  berlaku
SE. 5/2023 31-05-2023 Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/MENLHK/SETJEN/HPL.2/5/2023 tentang Penyesuaian Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada KPH Menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial   tidak berlaku
PP. 29/2023 06-06-2023 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan  berlaku
PERMEN LHK. 7/2023 14-06-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan   tidak berlaku
PERPRES. 28/2023 30-05-2023 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial  berlaku
SE. 9/2023 03-07-2023 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.9/SETJEN/ROKEU/KEU.1/7/2023 tentang Tertib Administrasi dan Pemberian Uang Representasi dalam Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan  berlaku
PERPRES. 45/2023 20-07-2023 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia  berlaku
PERMEN LHK. 8/2023 04-08-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L  berlaku
SE. 3/2023 25-08-2023 Surat Edaran Nomor SE.3/Menlhk-Setjen/Ropeg/Peg.3/8/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asean ke-43 Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 9/2023 16-08-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  berlaku
SE. 8/2023 28-08-2023 Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2023 tentang Standar Biaya Pendanaan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upay  berlaku
SK MENLHK. 975/2023 31-08-2023 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/Menlhk/Setjen/Ren.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 10/2023 28-08-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas  berlaku
PERMEN LHK. 11/2023 04-09-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain  berlaku
PERMEN LHK. 12/2023 04-09-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil  berlaku
SK MENLHK. 661/2023 21-06-2023 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.661/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2023 tentang Penetapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka Percepatan Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di Dalam K  berlaku
SK MENLHK. 815/2023 26-07-2023 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023 tentang Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang  berlaku
PERPRES. 70/2023 16-10-2023 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi  berlaku
UU. 20/2023 31-10-2023 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara  berlaku
PERMEN LHK. 13/2023 26-10-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan  berlaku
PERMEN LHK. 14/2023 03-11-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru  berlaku
SK MENLHK. 12786/2023 23-11-2023 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.12786/Menlhk-Setjen/Rokum/Kum.1/11/2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023-2024  berlaku
PERMEN LHK. 15/2023 22-11-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar  berlaku
PERPRES. 62/2023 03-10-2023 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria  berlaku
SK MENLHK. 1331/2023 14-12-2023 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1331/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Biaya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024  berlaku
PKR. 678/2023 19-12-2023 Putusan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps  berlaku
PKR. 65/2023 16-11-2023 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj  berlaku
PERMEN LHK. 16/2023 22-12-2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara  berlaku
PKR. 19/2023 13-12-2023 Putusan Nomor 19/Pdt.G/LH/2023/PN Pnn  berlaku
PKR. 215/2023 03-10-2023 Putusan Nomor 215/B/2023/PT.TUN.JKT  berlaku
SE. 23/2023 07-09-2023 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2023  berlaku
SE. 1/2024 17-01-2024 Surat Edaran Nomor: SE.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2024 tentang Pedoman Reklamasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan  berlaku
PERMEN LHK. 1/2024 09-01-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana  berlaku
KEPPRES. 20/2024 02-02-2024 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024  berlaku
SE. 4/2024 06-02-2024 Surat Edaran Nomor SE.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Biaya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024  berlaku
PERMEN LHK. 2/2024 29-01-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/MENHUT-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemerintah lingkup Departemen Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 3/2024 29-01-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana  berlaku
PERMEN LHK. 4/2024 01-02-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2024  berlaku
PERPRES. 34/2024 01-03-2024 Peraturan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PP. 14/2024 13-03-2024 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024  berlaku
PERPRES. 40/2024 22-03-2024 Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Kerajaan Inggris Raya (V  berlaku
PERMEN LHK. 5/2024 01-04-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
SK MENLHK. 414/2024 04-04-2024 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 414 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 029 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
SK MENLHK. 415/2024 04-04-2024 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 415 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 029 pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove  berlaku
SK MENLHK. 416/2024 04-04-2024 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembant  berlaku
SK MENLHK. 398/2024 02-04-2024 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 398 Tahun 2024 tentang Standar Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
SK MENLHK. 399/2024 02-04-2024 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 399 Tahun 2024 tentang Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
SK MENLHK. 400/2024 02-04-2024 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 400 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Daftar Produsen Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lampiran Peraturan Menteri Lingkunga  berlaku
PERMEN LHK. 6/2024 07-05-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   tidak berlaku
PERMEN LHK. 7/2024 14-05-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon dan Hidrofluorokarbon  berlaku
SK MENLHK. 579/2024 20-05-2024 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 579 Tahun 2024 tentang Penunjukan Koordinator Unit Pelaksana Teknis di Provinsi Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 8/2024 22-05-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 9/2024 01-07-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  berlaku
PERMEN LHK. 10/2024 30-08-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat  berlaku
PERMEN LHK. 11/2024 30-08-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  berlaku
UU. 32/2024 07-08-2024 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  berlaku
PP. 30/2024 14-08-2024 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air  berlaku
PERMEN LHK. 12/2024 30-08-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional Dalam Penanganan Perubahan Iklim  berlaku
PERMEN LHK. 13/2024 30-08-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  berlaku
PERMEN LHK. 14/2024 19-09-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup  berlaku
PP. 36/2024 30-09-2024 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
SK MENLHK. 1175/2024 06-09-2024 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1175 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 15/2024 26-09-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penghargaan Wana Lestari  berlaku
PERMEN LHK. 16/2024 03-10-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Resor pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  berlaku
PERMEN LHK. 17/2024 11-10-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa  berlaku
PERPRES. 139/2024 21-10-2024 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029  berlaku
PERPRES. 140/2024 21-10-2024 Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara  berlaku
SK MENLHK. 1266/2024 19-09-2024 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1266 Tahun 2024 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
SK MENLHK. 1529/2024 16-10-2024 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1529 Tahun 2024 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  berlaku
PERMEN LHK. 18/2024 16-10-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan Untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan  berlaku
SE. 5/2024 28-10-2024 Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidu  berlaku
PERPRES. 175/2024 05-11-2024 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan  berlaku
PERPRES. 182/2024 05-11-2024 Peraturan Presiden Republlik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup  berlaku
PERPRES. 183/2024 05-11-2024 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup  berlaku
SK MENLHK. 1596/2024 18-10-2024 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1596 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Biaya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2025  berlaku
SK MENHUT. 1/2024 18-11-2024 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Logo Kementerian Kehutanan Republik Indonesia  berlaku
KEPPRES. 33/2024 21-11-2024 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional  berlaku
PERMENHUT. 1/2024 18-12-2024 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan  berlaku
SK MENHUT. 8/2024 17-12-2024 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Anggaran 143 d  berlaku
SK MENHUT. 35/2025 03-02-2025 PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI KEMENTERIAN KEHUTANAN  berlaku
SK MENHUT. 33/2025 03-02-2025 PENETAPAN STATUS ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN  berlaku
PERMENHUT. 1/2025 23-01-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata bjNaskah Dinas Kementerian Kehutanan  berlaku
KEPPRES. 1/2025 03-01-2025 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional  berlaku
PERPRES. 5/2025 21-01-2025 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan  berlaku
SK MENHUT. 62/2025 21-02-2025 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 62 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
SK MENHUT. 87/2025 28-02-2025 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Menandatangani Dokumen Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Kehutanan  berlaku
SK MENHUT. 107/2025 10-03-2025 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 2/2025 13-02-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak  berlaku
PERMENHUT. 3/2025 19-03-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 4/2025 19-03-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  berlaku
PERMENHUT. 5/2025 19-03-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan  berlaku
PERMENHUT. 6/2025 19-03-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari  berlaku
PERMENHUT. 7/2025 19-03-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial  berlaku
PERMENHUT. 8/2025 19-03-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 9/2025 19-03-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  berlaku
SE. 1/2025 14-02-2025 Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Nilai-Nilai Budaya Kerja Berakhlak Kementerian Kehutanan Tahun 2025  berlaku
SK MENHUT. 95/2025 06-03-2025 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahar  berlaku
PERMENHUT. 10/2025 02-05-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
SK MENHUT. 144/2025 27-03-2025 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 144 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penetapan Status Hutan Adat  berlaku
SK MENHUT. 150/2025 27-03-2025 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 150 Tahun 2025 tentang Penetapan Batas Daerah Aliran Sungai  berlaku
PP. 27/2025 05-06-2025 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove  berlaku
PP. 26/2025 05-06-2025 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  berlaku
PP. 28/2025 05-06-2025 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Sektor Kehutanan)  berlaku
PERMENHUT. 11/2025 10-06-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
PERPRES. 34/2025 24-04-2025 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 12/2025 13-06-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  berlaku
SK MENHUT. 341/2025 16-06-2025 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 341 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 14/2025 23-07-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan, Penentuan, dan Pembayaran atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 15/2025 23-07-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelepasan Kawasan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 13/2025 16-07-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
SE. 6/2025 30-07-2025 Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.6/MENHUT/SETJEN/KUM.02/7/2025 tentang Kegiatan di Bidang Kehutanan Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Dikenakan Pungutan Pajak/Retribusi  berlaku
SK MENHUT. 406/2025 23-07-2025 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional  berlaku
PERMENHUT. 16/2025 04-08-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perbenihan Tanaman Hutan  berlaku
SK MENHUT. 426/2025 04-08-2025 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 426 Tahun 2025 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029  berlaku
SK MENHUT. 439/2025 15-08-2025 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 439 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Standar Biaya Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2025  berlaku
SK MENHUT. 592/2025 22-09-2025 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 592 Tahun 2025 tentang Teknik Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Kehutanan, serta Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan  berlaku
PERSELON I. 27/2025 26-09-2025 Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Platform dan Pengelola Rimba Raya untuk Generasi Muda Lestari  berlaku
PERMENHUT. 18/2025 22-09-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029  berlaku
PERMENHUT. 17/2025 10-09-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembagian Kelas Tiket Masuk Pengunjung Wisata Alam di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam untuk Pengenaan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  berlaku
PP. 45/2025 19-09-2025 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehu  berlaku
PERPRES. 110/2025 10-10-2025 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional  berlaku
PERMENHUT. 19/2025 30-09-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
SK MENHUT. 568/2025 01-08-2025 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 568 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Mangrove For Coastal Resilience  berlaku
SK MENHUT. 657/2025 15-10-2025 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 657 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Agroforestri Pangan pada Areal Perhutanan Sosial  berlaku
PERMENHUT. 20/2025 28-10-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasa  berlaku
PERMENHUT. 21/2025 03-11-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
SK MENHUT. 697/2025 14-11-2025 KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 697 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kehutanan  berlaku
SK MENHUT. 696/2025 14-11-2025 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 696 Tahun 2025 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 23/2025 03-11-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan  berlaku
PERMENHUT. 24/2025 06-11-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjaminan Legalitas Produk Hasil Hutan Impor  berlaku
PERMENHUT. 25/2025 24-11-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Satu Data Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 26/2025 10-12-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 27/2025 11-12-2025 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru  berlaku
UU. 20/2025 17-12-2025 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  berlaku
PERMENHUT. 28/2025 22-12-2025 Peraturan Menteri Kehutanan tentang Besaran Nilai A, Nilai B1, Nilai B2, dan Nilai B3 pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan atas Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada Kawasan  berlaku
PERSELON I. 71/2025 08-09-2025 Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 71 Tahun 2025 tentang Daftar Rincian Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
UU. 1/2026 02-01-2026 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana  berlaku
SK MENHUT. 22/2026 12-01-2026 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Fungsi  berlaku
SK MENHUT. 23/2026 12-01-2026 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2026 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Setingkat Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional Selain  berlaku
SK MENHUT. 24/2026 12-01-2026 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
SK MENHUT. 26/2026 12-01-2026 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Tingkat Pusat terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
SK MENHUT. 27/2026 12-01-2026 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan lingkup Kementerian Kehutanan  berlaku
SK MENHUT. 28/2026 12-01-2026 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tim Penguji Kecukupan Pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan lingkup Kementerian Kehutanan  berlaku
SK MENHUT. 25/2026 12-01-2026 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 25 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
SK MENHUT. 263/2026 19-01-2026 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 263 Tahun 2026 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2026  berlaku
PERMENHUT. 2/2026 13-01-2026 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 1/2026 07-01-2026 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
SE. 1/2026 05-02-2026 Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.1/MENHUT/SETJEN/KUM.04/2/2026 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024 tanggal 16 Oktober 2025  berlaku
SE. 3/2026 06-02-2026 Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.3/MENHUT/SETJEN/KUM.02/2/2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Judi Online dan Segala Bentuk Perjudian Lainnya di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
SK MENHUT. 71/2026 27-01-2026 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 71 Tahun 2026 tentang Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Kementerian Kehutanan  berlaku
SK MENHUT. 170/2026 10-02-2026 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Hibah, Pinjaman, dan Pendanaan Lainnya lingkup Kementerian Kehutanan  berlaku
SE. 4/2026 27-02-2026 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengaturan Penggunaan Logo dalam Publikasi dan Materi Komunikasi Lingkup Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 5/2026 31-03-2026 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 4/2026 30-03-2026 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 6/2026 06-04-2026 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 7/2026 20-04-2026 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru  berlaku
SE. 2/2026 01-04-2026 Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kehutanan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan  berlaku
SE. 9/2026 29-04-2026 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja, Penguatan Pengendalian Presensi Melalui Aplikasi Sikadir, serta Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kehu  berlaku
PERMENHUT. 8/2026 21-04-2026 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030  berlaku
SE. 02/2026 05-02-2026 Surat Edaran Nomor SE.2/MENHUT/SETJEN/PHL.02/2/2026 tentang Pertimbangan Teknis atau Rekomendasi Teknis dan Peta Pertimbangan Teknis dari Gubernur Kepada Menteri Kehutanan dalam Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan  berlaku
PERSELON I. 40/2026 30-04-2026 Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 40 Tahun 2026 tentang Daftar Rincian Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Berkala, Diumumkan Secara Serta Merta dan/atau Wajib Tersedia Setiap Saat di Lingkungan Kementerian Kehutanan  berlaku
SK MENHUT. 496/2026 12-06-2026 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 496 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Program Pemanfaatan Pembayaran Berbasis Kinerja Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation dalam Rangka Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund di Provinsi  berlaku
SK MENHUT. 501/2026 12-06-2026 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 501 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Penilaian dan Pemetaan Talenta Aparatur Sipil Negara Kementerian Kehutanan  berlaku
SK MENHUT. 505/2026 15-06-2026 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 505 Tahun 2026 tentang Forum Satu Data Kementerian Kehutanan  berlaku
SK MENHUT. 521/2026 19-06-2026 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 521 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Standar Biaya Masukan Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2026  berlaku
PERMENHUT. 9/2026 13-07-2026 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan  berlaku
SE. 5/2026 06-07-2026 Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.5/MENHUT/SETJEN/KUM.02/7/2026 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Sebagai Kewajiban Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam oleh Pemegang Persetujuan Penggunaan  berlaku
INPRES. 9/2026 15-06-2026 Intruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2026 tentang Percepatan Pembangunan dan Operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih  berlaku