Pada Kamis, 2 Oktober 2025 Tim JDIH Kementerian Kehutanan telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim JDIHN BPHN Kementerian Hukum untuk melakukan pengintegrasian laman JDIH Kementerian Kehutanan dan sekaligus berkoordinasi terkait hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2024. Dari hasil koordinasi dan konsultasi tersebut, Tim JDIH Kementerian Kehutanan berhasil melakukan sinkronisasi dan pengintegrasian laman JDIH Kementerian Kehutanan dengan portal JDIHN BPHN Kementerian Hukum.

Terkait hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH KLHK Tahun 2024 bahwa hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH KLHK tahun 2024 diunggah pada aplikasi penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) dengan nilai 89 (delapan puluh sembilan) (masuk kategori A dengan range nilai 86-100). Nilai penataan database peraturan perundang-undangan tersebut mengalami penurunan dari nilai sebelumnya yaitu tahun 2023 yang mendapat nilai 96 (sembilan puluh enam).

Adapun indikator yang mendapat nilai belum maksimal sehingga berakibat penurunan nilai  sebagai berikut :

1. Terjemahan peraturan menteri; Pada tahun 2024 tidak ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diterjemahkan dalam versi bahasa Inggris. Terjemahan peraturan menteri dalam versi bahasa Inggris harus ada setiap tahun. Ketentuan ini menjadi keluhan sebagian besar kementerian/lembaga. Hal ini karena belum tentu setiap tahun dilakukan penerjemahan atas peraturan menteri. Penerjemahan peraturan menteri biasanya dilakukan sesuai kebutuhan.
2. Pembuatan metadata artikel dan putusan belum sesuai ketentuan; Hal ini terjadi karena kedua indikator tersebut merupakan indikator baru penilaian, sehingga dalam laman website JDIH Kementerian Kehutanan belum dapat maksimal dalam pembuatan metadatanya dan belum dilakukan pengelompokan putusan dalam fitur/menu tersendiri.
3. Belum ada laporan verifikasi hasil perbaikan Information Technology Security Assessment (ITSA) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN); Terjadi kesalahan pada sistem (error system) sehingga file data dukung tidak dapat terbaca secara lengkap.
4. Aplikasi JDIH berbasis mobile belum ditemukan di play store; Aplikasi JDIH mobile belum dibangun oleh karena belum tersedia anggaran untuk pembuatan aplikasi jdih mobile.
5. Inovasi lainnya; Inovasi pada KIOSK belum mendapat nilai maksimal dikarenakan inovasi tersebut belum menunjukkan apa yang menjadi urgensi inovasi tersebut. KIOSK JDIH yang ditempatkan di lobi utama dilengkapi dengan voice assistant (panduan suara) untuk membantu penyandang disabilitas. Disamping itu pada posisi stand by dilengkapi back sound instrumen lagu-lagu daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesan friendly (tidak jenuh) bagi pelaku usaha yang sedang menunggu proses pengajuan perizinan. Instrumen lagu daerah dimaksudkan juga untuk menarik perhatian pelaku usaha yang sedang menunggu proses pengajuan perizinan tersebut tertarik untuk mengunjungi laman JDIH.

Dengan hasil penilaian evaluasi kinerja pengelolaan JDIH tersebut, Tim JDIH Kementerian Kehutanan akan melakukan perbaikan atas hasil evaluasi penilaian tersebut, sehingga diharapkan penilaian tahun 2025 meningkat.

Terkait terjemahan Peraturan Menteri Kehutanan dalam versi bahasa Inggris yang harus ada pada setiap tahun menjadi fokus perhatian, oleh karena nilai terjemahan cukup tinggi yaitu nilai maksimal 3 (tiga). Kegiatan penerjemahan tidak masuk dalam tugas dan fungsi Biro Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, dan di samping itu untuk melakukan penerjemahan membutuhkan anggaran yang cukup besar dan prosesnya seperti pengharmonisasian rancangan peraturan menteri.

Walaupun demikian, Tim JDIH Kementerian Kehutanan berusaha pada setiap tahun dapat tersedia terjemahan Peraturan Menteri Kehutanan dalam versi bahasa Inggris. Hal ini sangat diperlukan, mengingat bahwa dalam upaya meningkatkan perekonomian di Indonesia, dengan tersedianya terjemahan Peraturan Menteri Kehutanan dalam versi bahasa Inggris dapat mendukung investasi di Indonesia.

BIRO HUKUM