BENCHMARKING/STUDI TIRU TIM JDIH KEMENTERIAN KEHUTANAN KE BIRO HUKUM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dalam rangka pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kehutanan maka perlu dilakukan benchmarking/studi tiru ke Kementerian/Lembaga yang memperoleh penghargaan terbaik dalam pengelolaan JDIH. Pada Rabu, 19 November 2025 tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kehutanan melakukan kunjungan ke Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka benchmarking/studi tiru. Kegiatan tersebut adalah salah satu indikator penilaian kinerja pengelolaan JDIH. Kunjungan ke Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan ini merupakan kegiatan benchmarking/studi tiru kedua yang dilakukan oleh tim JDIH Kementerian Kehutanan di tahun 2025, setelah sebelumnya melakukan kunjungan ke Biro Hukum Kemenkoinfra dan Pembangunan Kewilayahan pada September 2025. Dasar pertimbangan untuk melakukan kunjungan ke JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah karena JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil meningkatkan nilai kinerja pengelolaan JDIH secara signifikan pada tahun 2022, dari nilai 89 ke nilai 98, dan terus mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Sejumlah penghargaan pun pernah diraih antara lain, memperoleh penghargaan JDIHN Awards 2023 dan 2024. Selain itu, JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki inovasi pada pengelolaan JDIH antara lain, memiliki Sistem Informasi Batas Maritim Negara Indonesia, dan membuat saluran whatsapp channel JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam kegiatan benchmarking/studi tiru tersebut tim JDIH Kementerian Kehutanan bertemu dengan Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta tim pengelola JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain melakukan diskusi dan sharing knowledge terkait pengelolaan JDIH, tim JDIH Kementerian Kehutanan berkesempatan untuk mengunjungi ruang layanan informasi hukum dan perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam kunjungan tersebut, tim JDIH Kementerian Kehutanan juga menyampaikan perkembangan pengelolaan JDIH selama ini. Pada prinsipnya pengelolaan JDIH yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Hukum memiliki persamaan, namun terdapat beberapa kegiatan pengelolaan JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat menjadi masukan untuk pengembangan JDIH Kementerian Kehutanan. Demikian juga sebaliknya, terdapat kegiatan pengelolaan JDIH Kementerian Kehutanan yang dapat ditiru oleh tim JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa kegiatan JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi masukan pengembangan JDIH Kementerian Kehutanan antara lain promosi, sosialisasi, penerjemahan peraturan, pembuatan konten kreatif, serta inovasi. Dengan adanya kegiatan benchmarking/studi tiru ini diharapkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat terus berkoordinasi dan sharing knowledge dalam rangka pengembangan JDIH, sehingga dapat memberikan pelayanan peraturan perundang-undangan dan informasi hukum yang mudah, murah, dan cepat diakses oleh masyarakat. BIRO HUKUM

+62 21 5701117