jdih@kehutanan.go.id +62 21 5701117
 







PRODUK HUKUM
 

Urutkan dari: Terbaru   Terlama

Hasil Pencarian

NOMOR TANGGAL PENETAPAN TENTANG STATUS  
PERMENHUT. 45/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.45/Menhut-II/2010 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak, Atas Rumah Negara Lingkup Kementerian Kehutanan  berlaku
PERMENHUT. 46/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.46/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat  berlaku
PERMENHUT. 47/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan   tidak berlaku
PERMENHUT. 48/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam   tidak berlaku
PERMENHUT. 49/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.49/Menhut-II/2010 tentang Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kehutanan Tahun 2011   tidak berlaku
PERMENHUT. 50/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Iuphhk) Dalam Hutan Alam, Iuphhk Restorasi Ekosistem, Atau Iuphhk Hutan Tanaman   tidak berlaku
PERMENHUT. 51/2010 2010 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014   tidak berlaku
PP. 36/2010 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam  berlaku
PP. 10/2010 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan  berlaku
PP. 12/2010 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan Kehutanan  berlaku